Jumat, 14 December 2018

Terutama Masalah Penyelesaian Kasus Tanah

Polda Jangan Kesampingkan DPRD Sumut


#jack, medan

Ketua Komisi A DPRDSU, HM Nezar Djoeli menegaskan Poldasu jangan mengesampingkan dewan atas persoalan tanah yang terjadi di Sumut. Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Kabid Humas Poldasu yang menyatakan Komisi A DPRDSU harus berdiskusi dengan Kapolda terkait tidak dilibatkannya DPRDSU khususnya Komisi A dalam acara penandatangan keputusan bersama masalah tanah di Sumut sebelumnya.

“Saya sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Kabid Humas Poldasu, Kapolda merupakan mitra sejajar Komisi A DPRDSU, bukan mitra sejajar pimpinan DPRD. Apapun yang dilakukan dalam hal persoalan pertanahan di Sumut harusnya dikomunikasikan dengan Komisi A. jangan anggap Komisi A pengemis yang meminta-minta untuk dilibatkan,” ujar Nezar di Medan, Kamis (11/4/2018).

Ia menekankan persoalan tanah harus diselesaikan bersama, selama ini masyarakat yang menjadi atau terlibat dalam konflik tanah di Sumut mengadu ke DPRDSU bahkan pernah menginap selama beberapa hari di halaman gedung dewan. Untuk itu ia mempertanyakan ketidakterlibatan DPRDSU dalam agenda pengambilan keputusan bersama tersebut.

“Saya tidak perlu datag ke Polda meminta dan bertanya kepada Kapolda terkait urusan tanah, BPN juga mitra kami yang mengetahui kronologis masalah tanah di Sumut. Mudah-mudahan Poldasu paham pola kemitraan Poldasu dengan Komisi A DPRDSU dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Sumut,” tegas Nezar.

Nezar juga menyinggung tugas dan fungsi Polda dalam pengamanan gedung DPRDSU yang menurutnya sempat terjadi kebobolan saat pengunjukrasa dari mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Medan yang masuk ke ruang paripurna, Senin (9/4/2018) lalu.

“Ini menunjukkan lemahnya pengawalan dari Poldasu, harusnya Kapolda memantau dan mengatur anggotanya untuk menjaga keamanan gedung dewan. Untungnya tidak terjadi kerusuhan pada saat itu. Menurut saya itu kebobolan yang luar biasa dan mencoreng Polda dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengamanan,” tambahnya.

Ia pun menekankan agar sebagai dua instansi dan lembaga Negara, harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di Sumut. Sebelumnya diberitakan, Poldasu bersama BPN Sumut menandatangani keputusan bersama dalam hal penangan kasus bidang agraria di Sumut. Namun dalam agenda tersebut DPRDSU khususnya komisi A tidak dilibatkan. Atas hal itu, Nezar Djoeli yang merupakan Ketua Komisi A DPRDSU mengaku kecewa, sebab selama ini pihaknya yang turut aktif menangani aduan dari masyarakat yang menjadi korban atau terlibat konflik pertanahan tersebut. ***