Jumat, 15 December 2017

Tidak Menghargai dan Merespon Hasil Reses Dewan

Gubsu Tidak Hadir, Paripurna Reses Batal


#jack, medan

Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara mengaku prihatin dan mengecam ketidakhadiran satupun pejabat berkompeten Pemprovsu pada sidang paripurna penyampaian hasil reses Anggota DPRDSU di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (22/12/2016). Ketidakhadiran pejabat Pemprovsu dibawah kepemimpinan Gubsu HT Erry Nuradi tersebut membuktikan pihak eksekutif tidak hanya mencederai rakyat, juga tidak menghargai dan merespon hasil reses dewan.

"Kita sungguh sangat prihatin dan kecewa, masya mulai dari Gubernur, wakil gubernur hingga Sekdap maupun pejabat SKPD yang mewakili gubernur hadir dalam paripurna penting ini. Ini merupakan yang pertama terjadi di DPRD Sumut, tidak seorangpun pejabat pemprovsu hadir dalam sidang paripurna sehingga membuat sidang dibatalkan dan dijadwal ulang kembali," tegas Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, H.Muslim Simbolon MA kepada wartawwan usai mengikuti batalnya sidang paripurna tersebut. 

Kekecewaan Muslim tersebut disebabkan paripurna dijadwalkan dimulai pukul 09.00 wib hingga dilakukannya skor sampai 5 kali, namun Gubsu beserta pejabat lainnya sama sekali tidak ada yang hadir. "Padahal skor untuk menunggu kehadiran gubernur dan pejabat pemprovsu tersebut dilakukan hingga pukul 12.30, namun pejabat pemprovsu samasekali tidak ada memberikan alasan atas ketidakhadiran tersebut. Sehingga kita beranggapan bahwa pihak eksekutif benar-benar telah mencederai rakyat dan melecehkan dewan,"tukas wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Asahan, Batubara, dan Kota Tanjungbalai ini.

Sementara, jelas Muslim, kegiatan lain gubernur diluar dewan yang sifatnya hanya seremonial belaka, para pejabat SKPD'rame-rame' ikut mendampingi gubernur. "Namun agenda dewan yang penting ini, para pejabat SKPD tidak satupun yang hadir. Sehingga kita mempertanyakan koordinasi dan perintah tugas di lingkungan pemprovsu saat ini,"sebutnya.

Padahal, lanjut Muslim Simbolon, paripurna reses dewan jauh hari telah dijadwalkan dewan melalui badan musyawarah (Banmus) dengan melibatkan dan menghadirkan pejabat Pemprovsu. "Agenda reses yang telah dijamin undang-undang ini sebelumnya telah dijadwalkan bersama pihak eksekutif, yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat guna disampaikan ke pihak eksekutif. Namun sayang, pejabat pemprovsu sepertinya saat ini menganggap bahwa reses dewan yang membawa aspirasi rakyat ini tidak penting bagi mereka,"katanya.

Untuk itu, Muslim mempertanyakan kepedulian dan komitmen gubernur dalam melakukan pembangunan di Sumut yang berlandaskan keinginan masyarakat. "Bagaimana mungkin gubernur mau menjalankan arah dan kebijakan pembangunan berlandaskan aspirasi rakyat, jika dirinya maupun pejabatnya tidak hadir dalam reses dewan. Apa lebih penting rupanya kegiatan yang sifatnya lebih bersifat popularitas dan 'hore-hore' semata ketimpang mendengarkan hasil reses dewan tersebut,"tanyanya.

Untuk itu, Muslim berkeyakinan ketidakhadiran pejabat Pemprovsu di sidang reses tersebut akan berimbas mpada pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2018. "Sehingga batalnya sidang reses tersebut jelas berimbas terhambatnya pembangunan di Sumut,"katanya. ***