Kamis, 18 January 2018

Terlalu Kecil Anggaran Pemko Medan Untuk Guru Honorer


#wasgo, medan

Anggaran honor untuk guru honorer atau guru non PNS di Kota Medan sebesar Rp 15 milyar yang telah ditampung di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kota Medan tahun anggaran 2018 ternyata masih terlalu kecil.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri mengungkapkan jumlah guru honorer untuk tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1729 orang yang mengajar di sekolah-sekolah negeri di Kota Medan.

Dengan banyaknya jumlah guru honorer di Kota Medan dan masih minimnya anggaran yang ditampung di APBD Kota Medan tahun anggaran 2018, maka honor yang akan diterima oleh masing-masing guru itu jauh dari jumlah Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan.

Padahal, tujuan awal ditampungnya anggaran untuk guru honorer di APBD Kota Medan tahun anggaran 2018 untuk mensejahterakan para guru honorer, dengan menyesuaikan pendapatan guru honorer dengan UMK Kota Medan.

“Dari total anggaran sebesar Rp 15 milyar itu, kalau dibagi rata untuk 1729 guru honorer di Medan, maka masing-masing mereka hanya akan menerima Rp 700 ribu per bulan. Jumlah itu masih sangat jauh dari UMK kita,” jelasnya di acara Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Kota Medan dengan tema “Sejahterakan Guru Honorer” di ruang Fraksi PKS, lantai 4 gedung DPRD Kota Medan, Kamis (11/01/2017).

Untuk itu, Hasan Basri menambahkan pihaknya akan membahas masalah pembagian tunjangan untuk guru honorer itu bersama DPRD Kota Medan. Mengingat, tidak lah layak bila tunjangan guru honorer itu dibagi rata, dengan masa kerja guru honorer yang berbeda-beda.

“Dari catatan kami, lebih dari 1000 guru honorer yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dan sisanya memiliki masa kerja dibawah 5 tahun. Tidak pantaslah kita berikan honor untuk guru honorer yang baru masuk kerja dengan guru honorer yang sudah mau pensiun dengan gaji yang sama. Makanya, masalah ini harus kita bahas lagi,” ungkapnya.

Selain itu, Hasan Basri menambahkan dari total anggaran Rp 15 milyar itu, tidak semuanya bisa digunakan untuk membayar honor para guru honorer tersebut. “Paling, cuma Rp 14,5 milyar yang bisa digunakan. Sisanya akan digunakan untuk sosialisasi. Ribut pula nanti guru-guru itu kalau tidak disosialisasikan dulu,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Jumadi mengungkapkan walau anggaran untuk guru honorer itu masih terbilang kecil, namun setidaknya itu menjadi langkah awal yang baik untuk mensejahterakan para guru honorer di Kota Medan.

“Bukan tidak mungkin anggaran itu kita perjuangkan lagi untuk ditambah. Target kita, bagaimana guru honorer itu bisa mendapatkan gaji sesuai UMK,” ungkapnya.

Di sisi lain, Jumadi menambahkan selain belum mendapatkan upah kerja yang layak, para guru honorer tersebut juga belum mendapatkan haknya sebagai pekerja seperti hak mendapatkan BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Sedih kita melihat para guru honorer di Medan ini. Selain honornya sangat kecil, mereka juga belum punya BPJS Kesehatan dan JHT. Masak kalah gaji guru honorer dengan pembantu rumah tangga. Ini menjadi tugas kita bersama untuk memperjuangkan hak-hak para guru honorer ini,” pungkasnya. ***