Perkumpulan Masyarakat Pede-14 Minta Gubernur Tinjau Ulang Izin PT NSHE Batangtoru

#japs, sipirok.

Politisi senior partai NasDem Sumatera Utara, yang juga sekretaris perkumpulan masyarakat Demokrasi 14 Sumut (Pede-14), HM. Nezar Djoeli, menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa insiden excavator yang terseret longsor ratusan meter milik PT NSHE yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dalam rilis pesan yang disampaikan sekretaris Pede-14 Sumut tersebut, HM Nezar Djoeli meminta agar Gubernur Edy Rahmayadi selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, perlu menurunkan tim investigasi lapangan ke lokasi kejadian, sebab, peristiwa ini bukanlah hal yang kecil dan perlu perhatian semua pihak.

“Apa yang terjadi sungguh perlu kajian ulang dan investigasi agar diketahui motif, latar belakang dan penyebab kecelakaan. Peristiwa insiden ini membuat perkumpulan Pede-14 meminta agar semua perijinan yang telah di keluarkan oleh Pemkab Tapsel dan kementrian energi dan minerba, serta kementrian lingkungan hidup dan dinas lingkungan hidup Pemkab Tapsel yang tanpa menganalisa dengan pas dalam mengeluarlan izin AMDAL pada PT NSHE ditinjau ulang,” tulis HM Nezar Djoeli, Senin 7/12/2020.

Dalam rilis yang diterima www.inimedanbung.com, HM Nezar Djoeli menambahkan, bahwa peristiwa insiden kecelakaan tersebut, mengindikasikan adanya ketidak-beresan kegiatan pengawasan pemerintah pemkab Tapsel dan kementrian terkait dengan PT NSHE, sehingga bisa terjadi kecelakaan. Pertanyaan yang berkembang juga bisa beragam, diantaranya apa yang menyebabkan kecelakaan bisa terjadi? Apakah aturan-aruran tentang keselamatan kerja di PT NSHE diabaikan? Apakah PT NSHE tersebut yg nakal atau dalam menerbitkan izin diduga adanya kong kalikong antara pemerintah Tapsel , kementrian dan pihak perusahaan? Oleh karena itu lembaga BNPB harus cepat bertindak dan segera lakukan evakuasi korban kecelakaan dan alur sungai yg terganggu akibat longsoran tersebut. Sebab, memang sangat rawan dengan kondisi yang terjadi saat ini dengan curah hujan sangat tinggi.

Gubernur Edy Rahmayadi perlu kirim tim investigasi ke Pemkab Tapsel dan perusahaan agar diketahui kejadian yang benar, sehingga pertanggungjawaban perusahaan juga bisa lebih kredibel dan transparan.

“Jika perlu sebagai bentuk komitmen kepada rakyat, PT NSHE harus bertanggung jawab atas peristiwa ini dan pihak kementrian harus tinjau kembali perizinan  dan hentikan kegiatan usaha sampai batas waktu yg ditentukan sampai proses investigasi dari pihak berwajib selesai atas peristiwa tersebut,” ujar nezar yg juga sekertaris perkumpulan masyarakat demokrasi 14 mengakhiri. (*)

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts