Bobby Nasution Harap Pemprovsu Bayar DBH 2021 Rp 407 Miliar

#isvan, medan

Wali Kota Medan Bobby Nasution menjelaskan, dana bagi hasil  (DBH) pajak dari Provinsi Sumut sebesar Rp 433 miliar telah selesai dibayarkan pada Mei 2021. Seharusnya, DBH tersebut dibayarkan pada tahun 2020 bulan berjalan. Hal ini diketahui  dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan  untuk DBH di tahun 2021, tepatnya Januari hingga Mei belum dibayarkan hingga kini. Padahal, pembayaran DBH seharusnya sudah dilakukan di bulan berjalan tahun ini. Oleh karenanya, Bobby Nasution berharap agar Pemprovsu dapat membayar DBH di bulan berjalan ini sebesar Rp 407 miliar.

“Untuk tahun 2020, DBH  sebesar Rp 433 miliar sudah dibayarkan dan selesai semua di Mei 2021. Seharusnya bisa kita anggarkan di tahun 2020, tetapi tidak bisa kita kerjakan karena baru dibayarkan ada yang di Desember 2020, ada juga di tahun ini.  Jadi, tidak terlaksananya kegiatan karena uangnya masih berada di Pemprov bukan di Kota Medan, termasuk yang tahun 2021 ini,” kata Bobby Nasution  saat doorstop  dengan wartawan di Balai Kota Medan.

Membayar DBH, kata Bobby Nasution, merupakan  kewajiban yang harus dilaksanakan Pemprov kepada kabupaten/kota  di Sumut,  bukan hanya Kota Medan saja. “DBH yang dibayarkan juga untuk keberlangsungan kegiatan yang  kita lakukan  di daerah, terutama di tengah pandemi Covid 19,”  ungkapnya.

Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Bobby Nasution menjelaskan, saat hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru beberapa waktu lalu telah terjadi lonjakan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, jelas Bobby Nasution, Pemko Medan akan membuat surat edaran mulai, Rabu (23/6/2021)   hingga 5 Juli mendatang  untuk memperketat pelaksanaan PPKM Mikro.  Dimana sebelumnya pembatasan jam operasional sampai pukul 21.00 WIB,  kini diperketat menjadi  pukul 20.00 WIB.

Meskipun demikian, lanjut Bobby Nasution, kegiatan ekonomi tetap akan diupayakan berjalan. Misalnya, ungkapnya,  tempat usaha  tidak boleh menerima tamu lagi pada pukul 20.00 WIB namun diperbolehkan untuk memberi layanan secara drive thru maupun take  away. “Untuk yang drive thru  maupun take away, silahkan saja yang penting jangan sampai terjadi penumpukan.  Jadi, sediakan fasilitas dengan  benar sehingga teman-teman penyedia jasa antar makanan tidak berkerumun,” jelasnya.

Ditegaskan Bobby Nasution, esensi dilakukannya pembatasan jam operasional ini untuk menghindari terjadinya kerumunan. Meskipun begitu apabila terjadi kerumunan  di bawah jam operasional yang telah ditetapkan,  kata  Bobby Nasution,  tentunya akan ditegur. Sedangkan tempat hiburan malam, tegasnya, tidak diperbolehkan karena jam operasionalnya sudah ditetapkan. “Surat edarannya hari ini kita terbitkan,” ungkapnya. ***

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Posts