#jack, medan
Deklarasi New Normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) jangan terkesan dipaksakan, seharusnya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi dapat berkoordinasi dengan seluruh lembaga, terkhusus kepada pihak tim pansus Covid-19 DPRD Sumut.
Sebab, berdasarkan kunjungan kesetiap kabupaten/kota, tim pansus masih memiliki catatan penting yang sudah diserahkan ke Gugus Tugas Percepatan Penangan (GTPP) Covid-19 Pemprovsu, termasuk jumlah pasien yang grafiknya terus naik.
Demikian di tegaskan Dimas Tri Adji selaku anggota DPRD Sumut kepada wartawan saat bertemu diruang kerjanya Komisi E, Rabu (5/8/2020).
Menurut Dimas, sebaiknya hasil rekomendasi yang sudah diserahkan kepada GTPP covid-19 Permprovsu menjadi ‘tolak ukur’ dalam penetapan New Normal. Sehingga, penetapannya lebih propesional, sesuai dengan level kewaspadaan di tingkat kab/kota masing-masing. “Masukkan penting tersebut dapat dijawab gubsu, kerana merupakan hasil kunjungan tim pansus covid DPRD Sumut ke kab/kota, bahkan dibeberapa point merupakan usulan masyarakat,”sambung politisi partai Nasdem tersebut.
Untuk itu, Dimas berharap, gubsu dapat berkoordinasi kepada seluruh lembaga yang ada. Dengan tetap mengacu kepada penetapan serta aturan yang ada.
Masih Dimas, selain itu, dalam menentukan penerapam adaptasi kebiasaan baru untuk wilayah Sumut, gubsu jangan ‘latah’. Sebab, berdasarkan catatan tim pansus covid-19 DPRD Sumut, masih banyak temuan ataupun jumlah pasien terdampak covid. “Saya berharap, penerapan adaptasi baru berdasarkan koordinasi bersama dengan seluruh unsur lembaga lainnya, sehingga benar adanya,”ketus Dimas.
Peraturan Gubernur (Pergub) pelaksanaan pedoman tatanan baru produktif dan aman covid-19, kata Dimas, sebaiknya melihat otonomi daerah.
Meskipun setiap daerah memiliki kondisi yang sama terkait covid, namun, lanjut Dimas, daerah memiliki wewenang untuk ikut atau tidak dengan penerapan New Normal. ***
