#jack, medan –
Tender rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara menyedot perhatian publik setelah tercatat menyedot anggaran hingga Rp1.239.100.000.
Angka tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam daftar rehabilitasi fasilitas DPRD Sumut tahun ini.
Tak berhenti di situ, hasil penelusuran wartawan, Selasa (29/7/2025) di SIRUP, proyek tersebut juga disertai belanja jasa konsultansi pengawasan senilai Rp79.302.000, sehingga total anggaran untuk rumah dinas Ketua DPRD mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.
Ironisnya, dana besar ini digelontorkan di tengah meningkatnya tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi penggunaan APBD dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan skala rehabilitasi yang menghabiskan dana sebesar itu, sementara berbagai fasilitas publik lainnya masih memerlukan perhatian serius.
Selain rumah dinas Ketua DPRD, dana miliaran rupiah juga dialokasikan untuk: Rehabilitasi Ruang Ketua dan Wakil Ketua DPRD: Rp870.950.000, Rehabilitasi Ruang Komisi DPRD: Rp786.000.000, Rehabilitasi Kamar Mandi Aula dan Gedung Paripurna: Masing-masing Rp137.770.000. Ditambah jasa konsultansi pengawasan untuk tiap proyek, total seluruh belanja mencapai lebih dari Rp3,4 miliar.
Pihak Sekretariat DPRD Sumut melalui Kepala Bagian Umum, Efi Julianti belum lama ini menegaskan, seluruh proses penganggaran dilakukan secara terbuka. “Semua program yang memakai dana APBD kami sampaikan secara transparan di SIRUP LKPP. Jadi, apa yang terlihat di SIRUP LKPP tersebut, itulah yang dilakukan, kecuali ada koreksi,” ujarnya.
Namun, transparansi semata tidak cukup untuk menjawab kekhawatiran publik terkait efektivitas, urgensi, dan prioritas penggunaan dana daerah. Kritik terus bergulir, terutama soal standar pembiayaan yang dianggap “mewah” untuk bangunan yang bukan aset pelayanan langsung ke masyarakat.
Sejumlah pengamat kebijakan anggaran menilai DPRD Sumut harus lebih bijak dalam menempatkan prioritas anggaran, terutama ketika masih banyak infrastruktur dasar yang belum merata dan pelayanan publik yang minim. ***
