#japs, medan.
Anwar Sani Tarigan, ketua Komisi D bidang pembangunan DPRD provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) yang juga merupakan salah satu kader partai PDI Perjuangan Sumatera Utara, hanya bisa diam saat diwawancarai oleh wartawan perihal menyebarnya program berjudul DANA ASPIRASI sebesar 60 Milyar Rupiah pada rapat Komisi D bersama Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Tata Ruang (SDACKTR) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat beberapa hari sebelum disahkannya APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2021, pada Jumat 27/11/2020, lalu.
Kesan diam yang dilakukan Anwar Sani Tarigan, yang juga pernah sempat disebut-sebut sebagai salah satu tersangka pada kasus yang telah disupervisi oleh lembaga KPK RI dan Kejaksaan Agung soal perluasan sawah/cetak sawah di Dairi beberapa waktu lalu, seakan menguatkan dugaan masyarakat bahwa program DANA ASPIRASI 60 M pada Dinas SDACKTR Pemprov Sumut merupakan program yang sudah “direncanakan” untuk diberikan kepada pimpinan dan anggota komisi bidang pembangunan DPRD Sumut sebelum terjadinya pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2021 lalu.
Melalui pesan whatsapp, wartawan inimedanbung.com mencoba konfirmasi perihal DANA ASPIRASI 60 M kepada Anwar Sani Tarigan dengan nomor 08136205xxxx, pada Minggu 29/11/2020, namun, sampai berita ini diterbitkan konfirmasi tersebut tidak dijawab atau terkesan hanya diam.
Sebelumnya dalam berita salah satu media online yang terbit, Presiden LSM LiRA, Drs. HM Jusuf Rizal, MSI.,SH., mengungkapkan, Dana Aspirasi 60 Milyar yang tercantum dalam RAPBD 2021 tersebut, perlu menjadi perhatian lembaga KPK RI, sebab, dalam paparan yang pernah disampaikan pimpinan KPK RI belum lama ini menyebutkan “kongkalikong” korupsi Pemda dan DPRD dimulai dari perencanaan dan penyusunan APBD.
“Berdasarkan ungkapan KPK tersebutlah, salah satu yang menjadi dasar LIRA meminta lembaga anti rasuah tersebut melakukan pemantauan. Apalagi per hari ini (Jum’at 27-11-2020), digelar Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama terhadap RAPBD TA 2021 antara Gubsu dengan DPRD Sumut”, paparnya, seraya mengatakan segera menyampaikan surat resmi ke KPK, (kutipan red).
Menurut Taufik, salah satu aktivis pemuda asal kota Medan, mengomentari, Senin, 30/11/2020, seandainya laporan yang dimaksud ini jadi disampaikan oleh LSM LiRA maka tidak menutup kemungkinan bisa mengulang kembali kejadian beberapa waktu lalu yang sempat melibatkan banyak pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, terjerat kasus Gratifikasi di lembaga KPK RI.
Diambil dari laman website lembaga DPRD provinsi Sumatera Utara www.dprd-sumutprov.go.id, berikut susunan pimpinan dan anggota komisi D DPRD Sumut periode 2019-2024, Anwar Sani Tarigan (Ketua), Edi Susanto Ritonga (Wakil Ketua), Parlaungan Simangunsong (Sekretaris), Mangapul Purba (Anggota), Syahrul Efendi Siregar (Anggota), Ari Wibowo (Anggota), Azmi Yuli (Anggota), M. Aulia Rizki Agsa (Anggota), Wagirin Arman (Anggota), Zainuddin Purba (Anggota), Akbar Himawan Buchari (Anggota), Jubel Tambunan (Anggota), Rony Reynaldo Situmorang (Anggota), Jumadi (Anggota), Dedi Iskandar (Anggota), Tangkas Manimpang Tobing (Anggota), Yahdi Khoir Harahap (Anggota), Tukari Talunohi (Anggota), Riri Stephanie Siregar (Anggota), Darwin (Anggota). (*)
