#jack, medan –
Memasuki sepekan pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026, ajang yang sejatinya diharapkan menjadi pesta rakyat, sarana promosi budaya, serta penggerak ekonomi masyarakat justru menyisakan kekecewaan mendalam bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Forum Daerah (Forda) UKM Sumatera Utara menilai penyelenggaraan PRSU tahun ini belum memberikan dampak positif yang diharapkan, melainkan justru membebani para pelaku usaha, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kerugian.
Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, salah satu akar permasalahan yang paling terasa adalah tingginya harga tiket masuk yang diberlakukan, khususnya pada akhir pekan, yang berkisar antara Rp35.000 hingga Rp75.000 per orang.
Angka tersebut dinilai terlalu memberatkan masyarakat, sehingga banyak dari mereka mengurungkan niat untuk berkunjung. Penurunan jumlah pengunjung yang tajam ini berimbas langsung pada anjloknya hasil penjualan atau omzet.
“Jelas terjadi penurunan yang sangat nyata. Kondisi pendapatan UMKM di PRSU tahun ini jauh lebih buruk dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah harga tiket yang terasa terlalu mahal bagi masyarakat, sehingga minat untuk datang menurun drastis. Di saat yang sama, daya beli pengunjung sendiri juga sedang berada pada tingkat yang rendah,” ujar Sri Wahyuni.
Tidak hanya harga tiket, biaya sewa tempat yang dibebankan kepada peserta pun menjadi beban tersendiri. Untuk satu unit stan berukuran relatif kecil, yakni 2 kali 2 meter selama masa penyelenggaraan yang berlangsung sekitar satu bulan, pelaku usaha harus merogoh kocek hingga mencapai Rp24 juta. Sebagai perbandingan, biaya sewa stan pada ajang INACRAFT saja, pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara yang digelar di Jakarta, hanya berkisar sekitar Rp18 juta.
Kesenjangan antara tingginya biaya operasional dan pendapatan yang masuk membuat para pelaku usaha terjepit bahkan merugi. Banyak dari mereka terpaksa menaikkan harga jual produk agar dapat menutupi biaya produksi maupun biaya partisipasi dalam pameran. Namun langkah ini ternyata tidak membawa solusi berarti, lantaran daya beli masyarakat tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan.
Kondisi ini nyata dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Para pengrajin ulos maupun pelaku industri fesyen yang memamerkan karya dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah mengaku hanya sedikit barang yang terjual. Sebagian besar transaksi justru terjadi pada hari pembukaan, yang banyak didominasi oleh para pejabat yang hadir dalam acara tersebut.
Setelah masa itu berlalu, pengunjung cenderung hanya melihat-lihat tanpa melakukan pembelian, dan produk bernilai tinggi nyaris tidak terserap pasar.
Kesulitan serupa juga dialami oleh pelaku usaha di sektor kuliner. Meskipun mereka menaruh harapan besar pada ramainya pengunjung untuk mendatangkan keuntungan, kenyataan yang ditemui justru sebaliknya. Sepinya pembeli membuat perputaran modal menjadi terhambat, sementara biaya yang telah dikeluarkan untuk menyewa tempat dan persiapan tetap harus ditanggung.
Berdasarkan data yang diterima Forda UKM Sumut dari para peserta, jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PRSU pada tahun 2023, rata-rata omzet penjualan para pelaku usaha tahun ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu lebih dari 50 persen. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan di lapangan.
Sri Wahyuni berharap kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi seluruh pihak penyelenggara di masa mendatang. PRSU seharusnya benar-benar menjadi wadah yang mendorong kemajuan dan pemasaran hasil karya masyarakat, bukan justru menjadi beban ekonomi yang merugikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Ini menjadi pelajaran berharga. Ke depannya, PRSU harus benar-benar mampu menjadi ajang promosi yang efektif sekaligus penggerak roda ekonomi bagi UMKM, bukan sebaliknya menambah beban yang harus mereka pikul,” pungkas Sri Wahyuni Nukman yang juga pernah menjadi Sekretaris IWAPI Sumut ini. ***
