#jack, medan –
Memasuki hari ke-20 pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026, kritik terhadap penyelenggaraan event tahunan tersebut semakin menguat. Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, yang mempertanyakan minimnya transparansi panitia terkait jumlah pengunjung harian PRSU.
Menurut Rudi, hingga memasuki pekan terakhir penyelenggaraan, panitia maupun pihak pengelola PRSU belum juga mampu menyampaikan data resmi mengenai jumlah masyarakat yang datang setiap hari. Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan suasana yang sepi dan jauh dari ekspektasi.
“Pihak PRSU maupun panitia sejak kemarin-kemarin belum memberikan data berapa jumlah pengunjung setiap harinya, tetapi sampai sekarang belum juga ada penjelasan berapa sebenarnya jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. Ini justru menimbulkan kecurigaan bahwa memang pengunjungnya sedikit,” kata Rudi saat memberikan keterangan, Kamis (23/7/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, ketidakterbukaan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa kondisi PRSU tidak sebaik yang selama ini digambarkan melalui berbagai publikasi resmi yang sempat diberikan melalui rilis maupun media sosial.
“Artinya, kalau memang pengunjungnya banyak, kenapa datanya tidak dibuka? Kalau mereka kasih data yang besar, nanti bertolak belakang dengan kondisi di lapangan yang terlihat sepi. Kalau datanya sedikit, berarti mereka mengakui memang pengunjung minim. Jadi sekarang mereka memilih tidak membuka semuanya,” ujarnya.
Rudi bahkan menyebut sikap panitia tersebut sebagai bentuk tidak transparan kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui capaian penyelenggaraan PRSU secara terbuka, mengingat event tersebut merupakan agenda besar yang menjadi perhatian masyarakat Sumatera Utara.
Ia juga mengkritik berbagai rilis maupun publikasi yang selama ini dikeluarkan panitia PRSU. Menurutnya, informasi yang disampaikan lebih banyak menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan, namun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lokasi acara.
“Postingan-postingan mereka maupun rilis-rilis yang diberikan kepada kita, kalau dibilang ya semuanya berita bagus. Katanya UMKM meningkat, pengunjung ramai, berbagai kegiatan sukses. Tapi ternyata apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Rudi mengatakan, video maupun dokumentasi yang beredar di media sosial menunjukkan area PRSU masih tampak lengang meski penyelenggaraan sudah memasuki hari ke-20. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak sejalan dengan narasi yang dibangun panitia melalui berbagai publikasi.
Selain menyoroti transparansi data, Rudi kembali mendesak panitia untuk berani mengakui kesalahan dalam penyelenggaraan PRSU tahun ini. Ia meminta pengelola tidak terus mempertahankan kebijakan yang dinilai menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat datang ke arena pameran.
“Akui saja kesalahan-kesalahan mereka. Turunkan harga tiket, lakukan kembali promosi yang masif agar masyarakat benar-benar datang ke PRSU. Jangan terus bertahan dengan harga tiket yang mahal,” katanya.
Menurutnya, dampak paling besar dari sepinya pengunjung dirasakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah mengeluarkan modal besar untuk membuka stan di PRSU.
“Kasihan UMKM yang ada di dalam. Mereka sudah mengeluarkan dana yang besar, berinvestasi untuk berjualan di sana, tetapi masyarakat tidak bisa masuk karena harga tiket cukup mahal. Bagaimana kita mau mengembangkan UMKM kalau justru pergerakan mereka dihambat?” ujarnya.
Ia menilai kebijakan harga tiket seharusnya sejak awal dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat Sumatera Utara.
“Semua kebijakan itu harus ada kajiannya. Harus dihitung dulu kemampuan ekonomi masyarakat hari ini yang masih lemah. Jangan langsung menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat,” katanya.
Rudi juga mengkritik sikap panitia yang dinilainya tidak mau menerima berbagai masukan yang telah disampaikan sejak awal penyelenggaraan.
“Yang mengecewakan itu karena mereka seperti tidak menerima masukan. Masa tidak ada kebijakan untuk menurunkan harga tiket atau langkah lain supaya masyarakat mau datang? Kesan yang muncul justru egois dengan kebijakannya sendiri, tanpa pertimbangan maupun diskusi dengan berbagai pihak,” ucapnya.
Lebih jauh, Rudi kembali meminta Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PRSU, termasuk terhadap jajaran direksi dan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Intinya evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi direktur-direkturnya bersama komisarisnya. Masa mereka tidak bisa menghadirkan inovasi untuk kemajuan PRSU? Kalau tidak ada perubahan dan tidak mampu memberikan terobosan, lalu apa yang sebenarnya mereka kerjakan?” tegas Rudi.
Ia berharap evaluasi dilakukan secara objektif agar penyelenggaraan PRSU ke depan benar-benar menjadi ajang promosi ekonomi daerah yang mampu menarik masyarakat, meningkatkan transaksi UMKM, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Sumatera Utara. ***
