#jack, medan –
Sumut Pos – Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, melontarkan kritik terhadap PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyusul perbedaan pernyataan yang disampaikan jajaran perusahaan terkait penyebab ledakan yang terjadi di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan beberapa hari lalu.
Rudi menilai perbedaan keterangan antara Area Head PGN Medan, Agus Kurniawan, dengan General Manager PGN Regional 1, Andi Sangga, menunjukkan buruknya koordinasi internal sekaligus mencerminkan sikap yang tidak profesional dalam menyikapi sebuah peristiwa yang menelan korban.
Menurutnya, sejak awal PGN terkesan terburu-buru membantah dugaan adanya kebocoran gas sebelum hasil penyelidikan aparat kepolisian rampung. Namun belakangan, justru muncul pengakuan mengenai adanya kandungan gas metana di lokasi rumah yang mengalami ledakan.
“Itu menunjukkan ketidakprofesionalan PGN di dalam mengambil sikap melihat sebuah kejadian. Seharusnya mereka tidak perlu secepat itu mengklarifikasi hasil penyelidikan Polri. Polisi saja belum menyimpulkan, mereka sudah lebih dulu menyatakan itu bukan akibat gas. Akhirnya sekarang terbukti memang ada faktor kebocoran gas di sana. Kan jadi bertolak belakang sendiri pernyataannya,” kata Rudi saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Kamis (23/7/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai inkonsistensi pernyataan itu telah menggerus kepercayaan publik terhadap PGN sebagai perusahaan yang mengelola jaringan distribusi gas.
Menurut Rudi, perusahaan sekelas PGN seharusnya mengedepankan kehati-hatian, menunggu hasil investigasi resmi, serta tidak terburu-buru menyampaikan kesimpulan yang pada akhirnya justru dipatahkan oleh fakta di lapangan.
“Jadi kita menilai PGN tidak profesional dalam kerjanya. Dalam memberikan pernyataan saja mereka tidak bisa profesional, apalagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita,” ujarnya.
Rudi juga menyoroti kondisi jaringan gas yang dinilainya membutuhkan perhatian serius. Ia mempertanyakan komitmen PGN dalam melakukan perawatan dan pembaruan infrastruktur distribusi gas yang telah beroperasi selama puluhan tahun.
“Masa selama 20 tahun tidak ada perbaikan-perbaikan jaringan? Mau jadi apa negara ini kalau seperti itu? Yang menjadi korban kan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus yang menanggung akibat dari kelalaian atau lemahnya pengawasan terhadap jaringan gas,” tegasnya.
Ia menegaskan, tragedi di Grand Polonia harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PGN, baik dari aspek operasional maupun tata kelola komunikasi publik.
Menurut Rudi, perusahaan tidak cukup hanya menyampaikan klarifikasi setelah insiden terjadi, tetapi harus memastikan sistem pengawasan, pemeliharaan jaringan, serta mitigasi risiko berjalan maksimal agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kita minta PGN memperbaiki kinerjanya agar ke depan kerja mereka lebih baik, tidak merugikan masyarakat, dan tidak lagi menimbulkan korban akibat kejadian seperti ini. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan justru sibuk membangun opini sebelum penyelidikan selesai,” katanya.
Rudi bahkan membuka peluang adanya dorongan politik untuk mengevaluasi jajaran pimpinan PGN apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pengelolaan jaringan maupun penanganan pascakejadian.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap pimpinan perusahaan perlu dilakukan apabila dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan secara profesional.
“Kalau memang terbukti tidak profesional dan ada kelalaian, tentu harus dievaluasi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban sementara tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dari pihak yang bertanggung jawab,” pungkasnya. ***
