#jack, medan
Website atau situs DPRD Provinsi Sumatera terkesan ‘amburadul’ dan dikerjakan asal jadi. Padahal website dengan alamat http://dprd-sumutprov.go.id/home menggunakan dana APBD Sumut tahun 2020 yang dinilai cukup ‘fantastis’ besar.
Sebab mulai dari pembuatan hingga para pengelola, penyunting dan petugas memasukkan dana dan informasi di website tersebut sepenuhnya juga ‘digaji’ diberikan honor khusus . Sebab berdasarkan data diperoleh dari https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/swakelola/satker/63965, terdapat sejumlah mata anggaran dalam menunjang keberadaan website tersebut.
Pihak sekretariat telah mengalokasikan dana biaya jasa tenaga peliput sebesar Rp392 juta. Dana tersebut disinyalir diperuntukkan bagi para honorer yang yang meliput kegiatan dewan, seperti rapat komisi hingga paripurna, yang hasilnya atau informasi yang diperoleh dimasukkan ke website.
Selain mengalokasikan belanja tenaga peliput, pihak Sekretariat juga mengalokasikan belanja bahan publikasi dan dokumentasi sebesar Rp432 juta. Namun, besarnya dana belanja dikeluarkan pihak sekretariat tersebut, ternyata tidak mampu dalam mengelola situs tersebut, bahkan kesannya asal jadi
Seperti hasil penelusuran kalangan wartawan DPRD Sumut pada website tersebut pada Jumat (8/1/2021) sekira pukul 14.00 wib, khususnya pada bagian kolom struktur susunan fraksi terlihat amburadul. Sebab dalam susunan fraksi tersebut masih tercantum nama -nama yang sama sekali tidak sesuai atau update.
Seperti pada susunan Fraksi Partai Golkar, website dewan masih juga belum mencantum nama ketua fraksi. Begitu juga nama Sekretaris Fraksi Partai Golkar, webiste dewan juga masih mencantumkan nama Zainuddin Purba, SH. Padahal nama Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar saat telah dijabat oleh Irham Buana Nasution dan Dody Taher.
Begitu juga pada susunan Fraksi Nusantara, website masih mencantumkan nama Jafaruddin Harahap dan Zeira Salim Ritonga . Padahal awal Desember 2020 kemarin, paripurna dewan telah mengumumkan pergantian yakni Ketua Fraksi Nusantara DPRDSU dipimpin Ir Loso.
Begitu juga pada Fraksi PKS, website dewan masih juga mencantumkan nama Misno sebagain ketua. Padahal pada paripurna sekitar awal Desember 2020, pimpinan dewan telah mengumumkan nama Ir Jumadi sebagai sebagai ketua.
Menanggapi hal ini, Nuraini yang saat ini menjabat Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Sumut (sebelumnya Kabag Informasi dan Protokol) mengatakan, belanja tenaga peliput tersebut untuk gaji tenaga kontrak di humas sebanyak 11 orang selama 12 bulan. “Itulah gaji bulanannya tak ada yang lain. Bisa dikonfirmasi ke bendahara,” katanya.
Disebutkan Nuraini, tenaga peliput bertugas meliput kegiatan paripurna, RDP dan lain-lain untuk di website, bukan merilis berita ke wartawan. “Salah satu tugas mereka meliput kegiatan Paripurna, RDP dan lain-lain untuk di website,” katanya lagi. ***
