#sakina, medan.
Setelah menyatakan menolak kenaikan harga BBM Non Subsidi untuk Provinsi Sumatera Utara beberapa hari yang lalu, maka, hari ini, Senin (5/4/2021) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) berencana membuat spanduk yang berisi tanda tangan dukungan masyarakat menolak kenaikan harga BBM Non Subsidi di Provinsi Sumatera Utara.
“Aksi pasang spanduk menolak kenaikan harga BBM Non Subsidi di Sumut ini akan melibatkan banyak anggota masyarakat. Kita rencanakan spanduk ini akan ditandatangani oleh masyarakat yang setuju untuk menolak kenaikan harga BBM Non Subsidi dengan alasan apapun. Kita galang suara masyarakat untuk meminta Gubernur Edy Rahmayadi dan Pertamina jangan korbankan Rakyat Indonesia yang ada di Sumatera Utara gegara kenaikan harga BBM Non Subsidi,” ujar HM Nezar Djoeli selaku ketua DPW PSI Sumut kepada wartawan di Medan, Senin 5/4/2021.
Menurut HM Nezar Djoeli, PSI Sumut merasakan dan mengetahui bahwa perihal kenaikan harga BBM Non Subsidi di Provinsi Sumatera Utara per-tanggal 1 April 2021 lalu, sangat tidak tepat. Kenaikan harga BBM Non Subsidi memberatkan ekonomi keluarga Masyarakat di Sumatera Utara.
“Sebagai organisasi kecil dalam ilmu ekonomi, keluarga merupakan tempat kegiatan ekonomi dilakukan, nyaris seluruh kegiatan ekonomi keluarga tidak terlepas dari BBM Non Subsidi, salah satunya BBM jenis Pertalite. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Masyarakat, PSI Sumut merasa wajib terus menyuarakan dan aksi untuk menolak kenaikan harga BBM Non Subsidi yang terjadi di Sumatera Utara.”
“Saat ini masih dalam masa pandemi covid-19, pemerintah pusat melalui presiden Jokowi juga sudah menyatakan tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi nasional. Artinya, semua unsur pemerintah mulai dari pemerintah Daerah, Kementerian Negara dan BUMN harus ikut mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden. Kenaikan harga BBM yang terjadi oleh Pertamina di Sumut, kita nilai bukan kebijakan yang mendukung program presiden Jokowi di masa pemulihan ekonomi nasional. Hal ini bertentangan karena menambah beban ekonomi rumah tangga Masyarakat baik di desa maupun di kota, maka kita tolak,” kata HM Nezar Djoeli ketua PSI Sumut. (*)
