#jack, medan
Menerima Rp 50 sampai Rp60 juta, tapi dalam kwitansi Rp 1 juta. Ini benar masuk ke kas Pemko atau tidak?, tanya Anggota Panitia Khusus [Pansus] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban [LKPj] tahun anggaran 2020, Antonius Tumanggor menyoroti PAD Kota Medan.
Pertanyaan itu dilontarkan Antonius saat rapat lanjutan Pembahasan LKPj Tahun anggaran 2020, Senin 12 April 2021] dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] di ruang Banggar DPRD Medan.
Antonius Devolis Tumanggor mempertanyakan penerimaan pendapatan asli daerah [PAD] dari hak pengelolaan Lahan [HPL] di sepanjang Jalan Nibung Raya Medan. Dia juga mempertanyakan keberadaan aset di Kota Medan. “Aset seputar Medan Helvetia, Jalan Asrama berupa lahan itu bagaimana? Saya lihat sudah dikuasi masyarakat. Begitu juga yang di Jalan Pringgan,” ungkap Antonius. Menanggapi itu, Kepala BPKAD Medan, T Ahmad Sofyan menyebut, aset Jalan Asrama sudah diserahkan ke Pemko Medan. Namun, penyerahannya belum dilengkapi dokumen.
Sedangkan, keberadaan HPL di Jalan Nibung, Sofyan mengatakan saat ini pihaknya menunggu perubahan Perda 9/2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. “Kalau ruko di Nibung, berdasarkan NJOP itu Rp 1 juta. Saat ini sedang revisi perda 9/2012 yang sekarang mau diubah perdanya atas usul DPRD. Kalau perdanya selesai mungkin ada peningkatan,” ucapnya.
“Rp 1 juta itu resmi ke kita, tapi di lapangan permainan notaris, karena mereka yang urus, kami jelas sesuai dengan setoran,” sambungnya. Lalu Ketua Pansus LKPj TA 2020 DPRD Medan, Robi Barus berharap permasalahan aset tidak lagi muncul saat pembahasan LKPj TA 2021 tahun depan. ***
