#hendrik-rompas, belawan
Mencegah Masuk Orang Asing Secara Ilegal Melalui Pelabuhan, Imigrasi Belawan dan Kanwil Kumham Sumut melaksanakan Operasi
Penindakan.
Imigrasi Belawan dan Kanwil Kumham Sumut melaksanakan Operasi pengawasan Orang Asing Masuk Melalui Pelabuhan Belawan.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan operasi gabungan TIM Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara (Sumut) khususnya Divisi Keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Ridha Sah Putra, mendampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Ignatius Purwanto, melaksanakan operasi gabungan bersama, Direktorat Intelkam Polda Sumut, Kanwil Bea Cukai Medan-Sumut, Karantina Belawan, BIN Daerah Sumut, Kesbangpol Sumut, KPLP dan lainnya yang tergabung dalam TIM PORA.
Melalui kegiatan ini, kita melaksanakan pengawasan terhadap kapal kapal asing yang berlabuh di Sumatera Utara serta terhadap pekerja imigran Indonesia yang selama ini bisa lewat secara ilegal. Kalau bisa kita cegah dan tangkap para pelanggar tersebut, ujar Ignatius. Jumat (26/05/2023).
Adapun mekanisme dari pelaksanaan operasi gabungan ini dilaksanakan secara humanis sesuai aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku, di mana petugas pemeriksa Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang tergabung di dalam TIM PORA secara langsung memeriksa kelengkapan dokumen dokumen para awak kapal.
Imigrasi Belawan dan Kanwil Kumham Sumut Laksanakan Operasi pengawasan Orang Asing Masuk Melalui Pelabuhan
Pada malam kamis, tim melakukan pengawasan kepada Kapal MT Bochem Pegasos berbendera Hongkong dengan jumlah 24 orang awak kapal, satu orang berkewarganegaraan Rusia, 23 orang berkewarganegaraan India.
Selain Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, juga turut hadir pada kegiatan ini Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Gelora Adil Ginting, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso, serta Analis Keimigrasian dan Staf Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut. ***
