#jack, medan –
Gubernur Sumut Bobby Nasution diminta
berhati-hati sekaitan rencana melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024 kepada kabupaten/kota senilai Rp2,2 triliun.
“Gubernur Bobby sebaiknya segera melakukan monitoring evaluasi supaya DBH Pajak ini tidak dikorupsi oleh Oknum yang terkait dan berpengalaman mengutak-atik anggaran di Pemprovsu,” kata Muhri Fauzi Hafiz Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu (19/3/2025), di Medan.
Sebab, kata dia, salah satu sumber dana pembangunan bagi kabupaten/kota adalah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).
“Makanya penyaluran DBH Pajak bagian pemerintah Kabupaten/Kota tersebut selalu dinanti, bahkan jika bisa ‘dilobi’, agar cepat disalurkan,” kata Muhri.
Karenanya perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bapak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, agar di awal kepemimpinannya ini berhati-hati agar niat baik melunasi utang DBH kepada kabupaten/kota justru jadi “bancakan” oknum di Pemprovsu.
Apalagi, Muhri Fauzi Hafiz menambahkan, pada tahun 2023 lalu, terkait besaran Alokasi DBH Pajak Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 oleh lembaga BPK RI telah ditemukan tak sesuai ketentuan, dimana dalam laporan tersebut, juga disebut temuan ini sudah diakui oleh Pj.Gubernur saat itu, yang mengakibatkan saldo utang belanja atas DBH pajak bagian pemerintah kabupaten/kota TA 2023 kurang saji sebesar Rp104.670.546.410,00; .
Kurang saji ini punya arti bahwa ada kesalahan informasi data yang sangat berpengaruh, yang kemungkinan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan perhitungan, atau bisa juga kecurangan. Apalagi sampai nominal jumlah Rp 104 Milyar lebih seperti tersebut dalam temuan itu.
“Makanya, sekali lagi kami mengingatkan kepada pak Gubernur harus hati-hati, dan menindaklanjuti apa saja kebijakan penting yang sudah disarankan untuk dilakukan. Jika perlu Pak Gubernur membentuk tim khusus untuk membongkar ulang apakah uang Rp 104 Milyar lebih itu ada sudah tertagih, atau memang kesalahan pencatatan?,” katanya lagi.
Menurut Muhri, soal tidak sesuai ketentuan penyaluran DBH Pajak bagian pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 ini jika tidak ditegaskan sesuai regulasi, selain mengakibatkan Pemerintah kabupaten/kota kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan alokasi DBH pajak bagian pemerintah kabupaten/kota
yang belum disalurkan.
“Bahkan bisa menimbulkan peluang korupsi baru yang sistematis dan terstruktur, bisa berlindung pada aturan yang belum ada,” tegas Muhri Fauzi Hafiza.
Disebut-sebut adanya temuan BPK itu disebabkan Pemprov Sumatera Utara belum menetapkan mekanisme/petunjuk
teknis mengenai penyaluran DBH pajak bagian pemerintah kabupaten/kota; TAPD belum optimal melakukan verifikasi anggaran sesuai ketentuan, dan Kepala BKAD selaku PPKD belum cermat menganggarkan dan menyalurkan DBH pajak tersebut.
Sebelumnya diberitakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Penyelesaian kewajiban Pemperintah Provinsi (Pemprov) Sumut ini akan dilakukan di tahun ini.
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode 2023-2024 sekitar Rp2,2 triliun. “Ini sudah kami anggarkan di 2025 untuk periode 2023-2024, kami akan bayarkan,” ujar Bobby saat memimpin rapat koordinasi seluruh kepala daerah se-Sumut, di Medan, Kamis pekan lalu. ***
