#jack, medan –
Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Dr Dewi Fitriana M.Kes mempertanyakan sumber anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut untuk menjalankan program Sekolah Gratis yang akan dimulai pada semester kedua khusus di Kepulauan Nias.
“Darimana Pak Kadis mendapatkan dana untuk Sekolah Gratis ini. Karena saat ini di Badang Anggaran (Banggar) DPRD sedang ‘Hot’ dipertanyakan soal pergeseran anggaran dari satu Dinas ke dinas lain maupun dari program satu ke program yang lain di Dinas itu sendiri. Dan sampai hari ini tam terjawab para OPD,” tegas Dewi kepada Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E yang membahas soal program Sekolah Gratis dan Sekolah 5 Hari dalam sepekan, di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (15/7/2025).
Tak hanya itu, Dewi juga mempertanyakan jumlah total anggaran yang akan digelontorkan untuk Sekolah Gratis yang akan diselenggarakan di Kepulauan Nias.
“Kemudian, ada berapa total jumlah SMA/SMK serta siswa secara keseluruhnya yang akan dibantu. Nah, ini kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Jangan nanti ujuk-ujuk Pak Kadis memberitahukan total anggaran beserta sumbernya darimana sistem yang diterapkan. Ini tidak Fair, sebab kami sebagai legislatif yang mengawasi kinerja eksekutif, tidak mengetahui sejak awal,” tandas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dewi berharap, Kadis Pendidikan Sumut bisa bekerjasama dengan DPRD dalam menyusun program Sekolah Gratis yang akan diterapkan nantinya di Kepulauan ini.
“Sehingga kami juga bisa memberikan masukan, saran dan ide untuk pelaksanaannya. Apalagi saat ini Dinas Pendidikan Sumut sedang mengkaji Dan menyusun rancangannya. Harus Matching Pak Kadis, karena ini diperuntukkan untuk rakyat, untuk anak bangsa. Jangan main ujuk-ujuk tanpa ada perencanaan yang matang atau salah perencanaan,” papar wakil rakyat dari Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.
Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi E HM Subandi yang menegaskan bahwa memang benar saat ini rapat Banggar DPRD Sumut mengalami kendala, akibat banyaknya pergeseran anggaran di OPD.
“Dan ketika dewan meminta penjelasan yang, anggaran mana yang di geser, para OPD tidak bisa menjawabnya. Sehingga melalui RDP ini, saya mengingatkan Pak Alexander, agar pergeseran anggaran di dinas yang bapak pimpinan itu tidak terjadi,” imbuh Politisi Partai Gerindra ini.
Hal ini dikarenakan, lanjut Subandi, program Sekolah Gratis ini cukup populer. Sebab amanat Undang-Undang supaya menggratiskan pendidikan. Artinya, Gubsu Bobby Nasution sangat fokus pada pendidikan gratis.
“Namun demikian, muncul pertanyaan, kenapa Kepulauan Nias yang dipilih duluan dan darimana anggarannya diambil. Apakah dari ‘Mangkuk’ yang sama . Jangan sampai kejadian lagi, yang ternyata hanya memindahkan. Bukan menambah. Itu sama saja. Saya ingatkan jangan sampai di Dinas Pendidikan terjadi seperti itu, bisa berantakan nanti sekolah-sekolah dan anak-anak Sumut ini,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan Dr Dewi dan HM Subandi, Kadisdik Sumut Alexander mengatakan, dipilihnya Kepulauan Nias dalam penerapan program Sekolah Gratis, karena daerah itu masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan dan Teluar).
“Sumut ini cukup unik, Ketua. Satu sisi punya daerah Metropolitan, namun kota masih punya daerah 3T. Dan Sumber dananya akan masuk dipenganggaran Tahun 2026. Tidak di P-APBD. Karena Sekolah Gratis ini akan dilaksanakan pada semester 2 (Genap). Artinya baru terlaksana awal Januari 2026 mendatang. Sebab, tahun ajaran dengan tahun anggaran itu berbeda, Ketua,” beber Alexander.
Kadisdik Sumut juga mengungkapkan bahwa dirinya juga menginforkasi hal ini kepada Gubsu Bobby Nasution. Bahwa program Sekolah Gratis yang akan dilaksanakan di Kepulauan Nias, baru bisa terlaksana ditahun ajaran kedua,” tandasnya.
Prihal apakah Sekolah Gratis ini juga akan diterapkan diseluruh kabupaten/kota di Sumut, Alexander menegaskan bahwaprogram tersebut akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2026-2027.
“Dan saat ini sedang disusun berapa kebutuhannya, apa-apa saja yang dihandle melalui program sekolah gratis ini. Tentunya tidak akan mengganggu kegiatan lain yang ada di Dinas Pendidikan seperti RKB. Sebab, kita juga sudah menselaraskan jumlah rombongan belajar (Rombel) dan ruang kelas. Karena ini merupakan salah satu program prioritas Pak Gubsu, melalui Dinas Pendidikan agar ada perbaikan infrastruktur di Dinas Pendidikan itu sendiri,” terang Alexander. ***
