#jack, medan
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas penyebab mangkraknya proyek pembuatan perpipaan SPAM (Sistim Penyediaan Air Minum) di Taput (Tapanuli Utara) yang ditangani oleh Dinas SDA, CKTR (Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang) Sumut, karena diduga sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
“Perlu segera diusut tuntas penyebab mangkraknya proyek pembuatan perpipaan SPAM ini, jangan sampai anggaran APBD Sumut TA 2019 ini dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu,” tandas Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (17/8/2020) di Medan seusai menerima pengaduan masyarakat Taput yang melaporkan mangkraknya proyek tersebut.
Berdasarkan pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif, tambah Baskami, akibat mangkraknya proyek SPAM di Jalinsum Tarutung-Sibolga, Desa Parbubu Dolok, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Taput tersebut, seribuan pelanggan PDAM Mual Natio Tarutung, mengalami kesulitan air bersih, sehingga menimbulkan kekecewaan besar dari masyarakat. “Yang paling mengecewakan, proyek yang anggarannya bersumber dari APBD ini, pelaksanaanya tidak ada kordinasi dengan Pemkab Taput Cq PDAM Mual Natio, sehingga Dinas SDA, CKTR terkesan jalan sendiri. Informasi ini kita peroleh dari Sekretaris Komisi A DPRD Sumut AKBP (Purn) Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat saat berkunjung ke Taput dan Bupati Taput Drs Nikson Nababan MSi,” tegas Baskami Ginting.
Berkaitan dengan itu, Baskami mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera menegur Kadis SDA, CKTR Sumut atas kelalaiannya mengerjakan proyek pembuatan perpipaan SPAM, sehingga terjadi mangkrak yang tentunya sangat merugikan masyarakat Taput, karena tidak bisa menikmati air bersih. “Selain itu, kita juga meminta Gubernur Sumut untuk mengigatkan kembali seluruh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) agar tetap berkordinasi dengan Pemkab/Pemko se-Sumut terkait seluruh kegiatan proyek APBD Sumut yang ada di daerah,” tegas politisi PDI Perjuangan Sumut ini.
Sebelumnya juga diberitakan, anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli Dr Jonius Taripar P Hutabarat juga menyoroti mangkraknya proyek pembuatan perpipaan SPAM tersebut. Kemudian disusul statemen kekecewaan Bupati Taput dan berharap agar Inspektorat Pemprov Sumut segera turun memeriksa proyek dimaksud.
“Jadi kita berharap agar kasus ini segera dituntaskan. Jika ada melakukan penyimpangan, tindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam pelaksanaan proyek,” tandas Baskami sembari mengigatkan Gubernur agar kasus ini menjadi prioritas penanganannya, karena menyangkut kebutuhan masyarakat banyak.(*)
