#jack, medan
Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta dinamika perkembangan Kota Medan yang demikian pesat, terkadang berimplementasi pada pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya.
Seperti pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau trotoar dan berpotensi membuat kemacatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan hilangnya hak-hak pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
Demikian ungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Mulia Asri Rambe SH (Bayek) saat membacakan pendapat fraksinya atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada sidang paripurna di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (18/10/2021).
“Selain itu perilaku pejalan kaki yang menyebrang jalan atau menunggu angkutan umum, membuang sampah di sembarangan tempat, pengemudi angkutan umum yang menaik dan menurunkan penumpang sembarangan, pengendara kendaraan bermotor melanggar rambu-rambu lalu lintas, aksi vandalisme dan tindakan tidak disiplin lainnya juga hendaknya mendapat perhatian kita bersama,”kata Bayek.
Hal tersebut menurut Fraksi Partai Golkar, tambah Bayek, harus dicermati, masyarakat harus dibina, diayomi dan prilakunya disiplinkan agar ketentraman dan Ketertiban umum dapat terwujud.
Dengan demikian, Kota Medan menjadi tertata dengan rapi, tertib dan indah sebagai wujud dari peradaban kota Metropolitan yang berkah, maju dan kondusif, kata Bayek dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi wakil ketua seperti Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrumsyah, yang juga dihadiri Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Medan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, Kota Medan perlu memiliki regulasi yang mengatur mengenai Ketentraman dan Ketertiban umum, ungkap Wakil Ketua Fraksi Partai DPRD Medan yang duduk di Komisi I ini.
“Kami juga mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Medan dalam merespon dan langsung terjun ke lapangan bertemu warga kota Medan, membenahi dan menata lingkungan agar kota terlihat lebih rapi dan bersih,” ujar Bayek.
Bahkan kata anggota dewan asal daerah pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan ini, Wali Kota Medan juga tak segan menindak oknum aparatur yang melanggar ketentuan sebagaimana tekad bersama mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Membangun Kota Medan yang berkah yang dapat dirasakan segenap warga kota, sehingga terwujud Kota Medan yang maju, memelihara kondusifitas, berkolaborasi dengan segenap stakeholder terkait baik aparat TNI/Porli dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam sinergi yang erat.
Bayek juga meminta Penyelenggaraan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum di kota Medan ini hendaknya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta mewujudkan visi kota Medan yang berkah, maju dan kondisi dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh komponen di kota Medan. ***
