Datang Dari Zona Merah Raker DPRD Sumut Di Balige Minta Ditunda

#japs, medan.

Hari ini Rabu 16 s.d. 19 September 2020, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) bersama staf dan tenaga pendukung lainnya, berbondong-bondong akan datang ke Balige melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Tahunan (Raker).

Informasi yang diterima inimedanbung.com, rombongan DPRD Sumut sesuai jadwal yang ada melakukan perjalanan menuju Balige pada hari ini Rabu 16/9, dan akan melakukan acara selama tiga hari sampai tanggal 19/9, di hotel Labersa Balige.

“Pimpinan dan anggota DPRD Sumut jumlahnya 100 orang, mereka akan bawa supir 100 orang di dukung tenaga ASN dan lainnya, akan berjumlah lebih 200 orang datang ke Balige pada hari ini. Kita mengingatkan bahwa kondisi masa pandemi covid-19 ini, larangan untuk pesta rakyat/adat saja yang terbatas diberlakukan kepada masyarakat awam. Namun, kenapa Gubernur Sumatera Utara membiarkan kegiatan Raker ini yang pada umumnya Pimpinan dan anggota DPRD Sumut tersebut berdomisili di daerah zona merah seperti kota Medan,” ujar Ahmad P Pohan salah satu aktivis HMI Sumut, di Medan, Rabu 16/9.

Ahmad P Pohan menambahkan, kalau kalangan Polisi dan Pemerintah daerah melalui Gubernur hanya menyerukan penegakkan protokol kesehatan kepada masyarakat, ada yang disuruh push up, ada yang dirazia, bahkan harus pakai izin keramaian, kenapa dengan seenaknya kalangan pimpinan dan anggota DPRD Sumut tanpa hambatan di musim pandemi ini bisa melakukan Raker yang akan diikuti ratusan orang di Hotel Balige.

“Balige itu kan kota kecil, apakah ada jaminan rombongan pimpinan dan anggota DPRD Sumut yang datang bebas dari covid-19? Sebagian besar mereka berasal dari zona merah. Apa buktinya semua rombongan itu tidak membawa bahaya covid-19 ke Balige? Kami takut, akan ada cluster baru di Balige yang dibawa rombongan. Seharusnya ada keprihatinan pimpinan dan anggota DPRD Sumut di musim pandemi ini untuk menunda agenda Raker, atau dibuat daring, kegiatan Raket ini sudah melanggar Instruksi Presiden RI  Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, apalagi beberapa waktu yang lalu Gubernur Sumut sebagai perwakilan pemerintah pusat juga sudah menegaskan untuk ketat dan disiplin dalam pencegahan wabah corona ini,” kata Ahmad P Pohan mengakhiri. (*)

 

Print Friendly, PDF & Email