#jack, medan
Warga Masyarakat dan Pencinta Danau Toba, Sarma Hutajulu sangat menyayang pemerintah Sumatera Utara yang sengaja menghapus dan meniadakan Festival Danau Toba yang selama ini teru menerus dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal.
Menurut anggota DPRD Sumut priode 2014 – 2019iitu, bahwa Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional diharapkan menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan sebagaimana target 10 destinasi wisata yang sedang digenjot pemerintah pusat. Program tersebut harusnya didukung oleh Pempropsu maupun Pemda sekawasan danau toba lewat berbagai event wisata maupun budaya.
Kader PDI Perjuangan Sumut itu mengakatakan bahwa Festival danau toba menjadi salah satu acara rutin yg dilakukan sejak dulu dalam rangka memperkenalkan danau toba ke penjuru dunia. Sayangnya event FDT tersebut akan ditiadakan ditahun ini karena setiap tahun Pempropsu gagal mengemas acara tersebut menjadi acara yang menarik wisatawan.
“Selama ini acara FDT hanya dijadikan proyek semata karena tidak menjadikan masyarakat dan Pemkab sekawasan danau toba menjadi subjek atau pemilik event tersebut dan hanya dijadikan penonton,” ujarnya prihatin.
Padahal lanjutnya, faktor pendukung kesuksesan event tersebut salah satunya lewat partisipasi masyarakat dengan keragaman budaya, kuliner, produk khas yang mereka miliki untuk disuguhkan kepada para wisatawan.
Lebih dramatiknya lanjut penggiat aktivis perempuan Sumut itu, Pemprovsu tidak bias beralasan yang tidak masuk akal, bahkan sikap itu dapat diibarat bak pepatah melayu, “jika kita tak pandai menari, namun jangan pula menyalahkan lantai yang licin”.
Pemprovsu beralasan karea waktu yang sangat karena persiapan enam bulan menjadi alasan untuk mendukung peghapusan FDT. “Padahal jika kita ikuti pemberitaan pelaksanan FDT yang dilaksanakan bulan Desember lalu, tender proyek tersebut dilakukan pada bulan Nop 2019 dan hanya diberikan waktu tak sampai satu bulan mempersiapkannya. Apakah waktu 6 bulan tak cukup mempersiapkan sebuah event agar bisa terselenggara dengan baik?,” ujar Sarma penuh tanda Tanya.
Seingat saya lanjut Pengacara Kondang itu bahwa dalam pengesahan APBD 2020 yang disahkan oleh DPRD Propinsi Sumut bulan September 2019, program FDT dan peringatan hari ulos menjadi program yang sudah disahkan dalam rapat banggar dan rapat Paripurna DPRD Sumut. Apakah anggaran yang sudah disahkan bersama tersebut bisa dianulir secara sepihak oleh eksekutif?
“Pencoretan ini menunjukkan minimnya komitmen Pempropsu dalam upaya percepatan pembangunan kawasan wisata dikawasan danau toba. Saatnya rakyat dikawasan danau toba meminta pertanggung jawaban Pempropsu lewat Dinas Pariwisata, ujar Sarma mengakhiri ***
