#jack, medan –
Pemko Medan mendorong pembenahan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari penguatan puskesmas hingga peningkatan kapasitas rumah sakit daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, berkualitas, dan terjangkau.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap penjelasan DPRD Kota Medan atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen itu turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD Medan, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD Medan serta segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam tanggapannya, Rico menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Medan, khususnya tim pengusul dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang telah menginisiasi Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Menurut Rico, rancangan peraturan daerah tersebut menjadi landasan penting untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari antrean panjang di puskesmas dan rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, ketersediaan obat-obatan hingga kepastian biaya pengobatan, termasuk dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).
“Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan,” kata Rico.
Rico menegaskan, Pemko Medan menempatkan penguatan infrastruktur kesehatan sebagai salah satu prioritas, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan.
Saat ini, Pemko Medan tengah mengupayakan revitalisasi dan optimalisasi terhadap 41 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Medan. Puskesmas nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat berobat, tetapi juga diperkuat sebagai pusat pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.
Penguatan tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan dasar sekaligus mengurangi beban rujukan ke rumah sakit.
Selain puskesmas, Rico juga menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menyempurnakan fungsi dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.
Pembenahan kedua rumah sakit tersebut mencakup peningkatan kapasitas kamar rawat inap, kelengkapan alat medis, kompetensi tenaga kesehatan serta penyempurnaan sistem rujukan yang terintegrasi dengan seluruh puskesmas.
“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rico menyatakan Pemko Medan mendukung arah pengaturan dalam Ranperda tersebut, terutama peralihan menuju sistem kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, penguatan pelayanan primer, kejelasan alur rujukan serta prioritas penanganan pasien darurat sebelum urusan administrasi.
Dukungan itu juga mencakup keterbukaan informasi ketersediaan kamar rawat inap, perlindungan pasien pengguna jaminan kesehatan, kepastian penyediaan obat, perlindungan tenaga kesehatan, transparansi pembiayaan, pengawasan mutu layanan hingga integrasi sistem informasi kesehatan daerah.
Dalam pembahasan Ranperda selanjutnya, Rico menyampaikan tiga catatan penting untuk penyempurnaan materi pengaturan.
Pertama, penyelarasan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan rencana revitalisasi 41 puskesmas serta peningkatan kapasitas dua RSUD. Upaya tersebut juga akan didukung penyediaan anggaran sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kedua, penyempurnaan ketentuan mengenai program UHC Premium dan pembiayaan kesehatan agar alokasi anggaran benar-benar mendukung penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Ketiga, penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan kesehatan.
Rico menambahkan, pembahasan Ranperda juga perlu mendalami aspek kewenangan dan koordinasi antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya, implikasi pembiayaan serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan.
Ia berharap, setelah disahkan nantinya, Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan tidak sekadar menjadi regulasi, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Warga tidak lagi kesulitan mencari tempat perawatan, obat tersedia sesuai kebutuhan, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan nyaman, puskesmas di seluruh kecamatan berfungsi optimal, serta RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar mampu memberikan pelayanan setara dengan standar rumah sakit terbaik,” tegasnya.
Rico pun menyatakan kesiapan Pemko Medan untuk bekerja sama secara terbuka dengan DPRD Medan dalam membahas dan menyempurnakan Ranperda tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui regulasi ini, Pemko Medan berharap terbangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi, merata, dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. ***
