#jack, medan –
Program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menuai keluhan dari sejumlah warga yang ingin mendaftar sebagai peserta. Sejumlah calon pemudik mengaku kecewa karena kuota tujuan tertentu disebut habis dalam waktu singkat meski antrean masih panjang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA mengaku prihatin dengan persoalan yang timbul, mengingat program ini sudah menjadi agenda rutin Pemko Medan dalam membantu warga pulang ke kampung halamannya. Pihaknya meminta Dinas Perhubungan Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendaftaran program mudik gratis agar lebih tertata dan transparan.
“Program mudik gratis merupakan program yang sangat baik dan dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Saya mengharapkan ke depan pelaksanaannya bisa tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026)
Kasman menilai Dishub Kota Medan perlu memperbaiki sistem pendaftaran, baik dari sisi mekanisme antrean, verifikasi peserta, maupun penyampaian informasi kuota secara terbuka kepada masyarakat.
Ia juga menyarankan agar ke depan pendaftaran dapat dilakukan secara terbuka, sehingga meminimalisir antrean panjang sekaligus menghindari potensi kesalahpahaman di lapangan.
“Untuk ketersediaan kuota harus bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat, sehingga kuota yang tersedia dan yang sudah terisi bisa terlihat secara jelas,” katanya.
Selain itu, Kasman juga meminta agar Dishub Kota Medan menyiapkan petugas yang cukup di lokasi pendaftaran untuk memastikan proses berjalan tertib dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang belum mendapatkan kuota.
“Jangan sampai masyarakat sudah datang sejak pagi, antre berjam-jam, tetapi pulang dengan rasa kecewa karena tidak mendapatkan penjelasan yang memadai,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi segera dilakukan agar program mudik gratis yang menjadi bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. ***
