#jack, medan –
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar foto resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diturunkan dari seluruh kantor pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumut. Permintaan serupa juga ditujukan kepada sekolah-sekolah yang masih memasang foto Gibran di lingkungan masing-masing
Permintaan tersebut disampaikan Bobby menyusul pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menyebut jabatan Wakil Presiden RI telah kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan pengunduran diri dari jabatan tersebut.
Bobby mengonfirmasi bahwa dirinya telah menyampaikan instruksi tersebut kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor. Ia meminta agar foto Gibran yang masih terpasang di sejumlah kantor pemerintahan segera diturunkan sebagai tindak lanjut atas informasi mengenai kekosongan jabatan wakil presiden.
Hal itu disampaikan Bobby saat diwawancarai di Lanud Soewondo, Medan, Selasa (17/11/2026).
“Ya sudah, kan sudah disampaikan nama Pak Ketua MPR kemarin, setelah Pak Wapres melaksanakan pengunduran diri. Sudah disampaikan jabatan Wapres hari ini sudah kosong dan kita sudah sampaikan ke Pak Sekda,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, penyampaian tersebut menjadi dasar bagi jajaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti keberadaan foto resmi wakil presiden yang selama ini dipasang di kantor-kantor pemerintahan.
Tidak hanya di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, permintaan penurunan foto Gibran juga diperluas hingga ke lingkungan pendidikan.
Bobby menyebut pihaknya telah meminta agar foto Gibran yang masih terpajang di sekolah-sekolah turut diturunkan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya menyasar kantor pemerintahan, tetapi juga satuan pendidikan di wilayah Sumatera Utara. “Ya, sudah. Silakan, bahkan sampai ke sekolah-sekolah kita sampaikan,” katanya.
Pernyataan Bobby tersebut sekaligus menegaskan bahwa Pemprov Sumut mulai menindaklanjuti informasi mengenai kekosongan jabatan wakil presiden dengan meminta penyesuaian pemasangan foto pejabat negara di lingkungan pemerintahan dan sekolah.
Meski demikian, Bobby tidak merinci lebih jauh mengenai mekanisme teknis penurunan foto tersebut, termasuk batas waktu pelaksanaannya dan sejauh mana instruksi itu telah ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota maupun pihak sekolah. ***

