#jack, medan –
Seluruh fraksi DPRD Kota Medan telah menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian Wali Kota Medan terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Berbagai catatan, kritik, dan masukan dari masing-masing fraksi kini menjadi perhatian DPRD untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., menegaskan pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, setiap perubahan anggaran harus memiliki alasan yang jelas serta memberikan dampak nyata terhadap pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
“Jangan hanya perubahan angka saja. Kita akan melihat secara menyeluruh apa yang menjadi catatan dan masukan dari seluruh fraksi untuk kemudian dibahas pada tahapan berikutnya,” ujar Politisi PDI Perjuangan.
Ia mengatakan, salah satu hal penting yang akan menjadi perhatian DPRD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah. Evaluasi diperlukan agar setiap target pendapatan maupun alokasi belanja benar-benar realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih lagi, kata Wong Chun Sen, masa pemerintahan tahun anggaran 2026 sudah memasuki tahapan akhir sehingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi semakin penting.
“Pendapatan dan belanja daerah akan kita lihat secara mendalam. Termasuk hasil resapan dan pelaksanaan program di lapangan, karena waktu yang tersisa untuk pelaksanaan tahun anggaran ini juga semakin terbatas,” katanya.
Selain aspek pendapatan dan belanja, DPRD Medan juga akan mencermati program-program prioritas yang telah dituangkan dalam APBD Perubahan 2026. Program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat diminta menjadi perhatian utama.
Wong menegaskan, jangan sampai perubahan anggaran justru menghasilkan program yang minim dampak bagi masyarakat. DPRD akan memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan warga.
“Program prioritas harus kita lihat, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya terserap secara administratif, tetapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pembahasan P-APBD 2026 merupakan momentum bagi legislatif dan eksekutif untuk memastikan anggaran daerah lebih tepat sasaran. Setiap masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi agar kebijakan anggaran dapat menjawab persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat. APBD Perubahan ini harus mampu menjawab apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di lapangan,” pungkas Wong. ***
