#jack, medan –
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengakui bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara tahun 2025, akibat Transfer Pusat Menurun, Fiskal Sumut Tertekan Berdampak ke Inflasi
Kondisi ini menekan ruang fiskal daerah dan berdampak langsung terhadap strategi menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam pengendalian inflasi.
“Memang kita ada penurunan dari APBD karena dana transfer dari pusat juga berkurang. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ruang fiskal kita, termasuk implementasi kebijakan fiskal daerah,” ujar Poppy dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini tercatat 4,85%, namun efektivitas fiskal masih menjadi pekerjaan rumah besar. “Kita terus mendorong agar realisasi anggaran bisa mencapai 100 persen agar efeknya terasa ke masyarakat,” tambahnya.
Poppy juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya yang bergerak di sektor pangan seperti Bulog daerah dan perusahaan pangan daerah lainnya, dalam menjaga kestabilan harga komoditas strategis.
“BUMD tidak boleh menolak gabah dari petani, apapun kualitasnya. Tapi di sisi lain, kita juga harus memastikan agar BUMD tidak merugi. Karena tujuannya adalah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat, bukan menekan pelaku usaha daerah,” tegasnya.
Namun di lapangan, Poppy mengakui dilema yang dihadapi: harga konsumen harus stabil, tapi pendapatan petani juga tidak boleh jatuh.
“Di satu sisi kita ingin petani sejahtera, tapi di sisi lain kita harus menjaga inflasi agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa tidak ada satu wilayah pun yang mampu memproduksi seluruh kebutuhan komoditasnya sendiri, sehingga koordinasi antarwilayah menjadi hal penting.
“Jakarta misalnya, itu daerah konsumen. Sumatera Utara juga harus menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Komoditas kita ada, tapi kalau uang beredar tidak ada, itu juga masalah,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut terus menjalankan berbagai langkah jangka pendek dan menengah. Mulai dari penguatan peran BUMD, pembangunan Rice Milling Unit (RMU) untuk memperkuat produksi beras lokal, hingga penugasan BUMD untuk membeli cabai saat harga melonjak sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan.
Poppy menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengarahkan agar daerah tidak bergantung pada impor komoditas, tetapi memperkuat produksi lokal melalui sinergi antara APBD, BUMD, KAD (Kelompok Aksi Daerah), dan swasta.
“Kita harus memproduksi sendiri. Dana APBD kita arahkan untuk memperkuat produksi dan distribusi. Kolaborasi antara BUMD dan swasta sudah berjalan,” ungkapnya.
Menutup penjelasannya, Poppy menilai inflasi tidak selalu buruk selama masih berada dalam batas wajar dan disertai peningkatan aktivitas ekonomi produktif. “Inflasi itu tidak boleh berkepanjangan. Tapi kalau inflasi muncul karena aktivitas ekonomi meningkat, itu justru tanda pertumbuhan ekonomi yang sehat,” tegasnya. ***
