#jack, medan –
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, desak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) selaku pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Desakan itu disampaikan menyusul masih sepinya jumlah pengunjung hingga memasuki pekan ketiga penyelenggaraan PRSU 2026.
Menurut Rudi, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan PRSU tidak berjalan maksimal. Ia menilai panitia maupun pengelola gagal menghadirkan inovasi yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke arena pameran tahunan tersebut.
“Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton,” kata Rudi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Ia menilai keramaian yang sempat terjadi di PRSU hanya dipengaruhi oleh konser musik tertentu, bukan karena daya tarik keseluruhan acara.
“Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? Kita lihat sendiri konser seperti Dewa 19 dan artis besar ibukota lainnya di Medan selalu mendapat antusiasme luar biasa. Nah, PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu,” ujarnya.
Memasuki dua pekan terakhir pelaksanaan PRSU, Rudi meminta panitia tidak hanya mengeluarkan klaim bahwa jumlah pengunjung meningkat, tetapi segera mengambil langkah nyata agar masyarakat kembali berminat datang.
“Kita berharap panitia segera mengambil tindakan. Turunkan harga tiket dan lakukan promosi yang lebih masif sehingga masyarakat tertarik datang ke PRSU. Jangan hanya mengeluarkan rilis yang seolah-olah ramai,” katanya.
Menurutnya, indikator sederhana untuk melihat tingkat kunjungan PRSU dapat dilihat dari kondisi lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan.
“Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Jangan hanya membuat rilis. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan,” tegasnya.
Rudi juga menyoroti kinerja PT PPSU yang kini dipercaya mengelola PRSU. Ia menilai perpindahan pengelolaan dari pemerintah kepada BUMD tersebut seharusnya menghadirkan konsep yang lebih modern dan profesional. Namun kenyataannya, perubahan yang dijanjikan tidak terlihat.
“Dulu PRSU dikelola pemerintah. Sekarang dikelola PT PPSU. Harusnya ada suasana baru, ada nuansa baru, ada terobosan baru. Tapi yang kita lihat tidak ada perubahan yang berarti,” katanya.
Meski pengelola diketahui menggunakan jasa event organizer (EO), Rudi menilai hasil kerja yang ditampilkan tidak mencerminkan profesionalisme.
“Mereka memang menggunakan jasa EO. Tapi kita lihat, EO seperti apa? Menurut saya tidak profesional. Harusnya mereka belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat. Banyak contoh yang bisa dijadikan referensi, tetapi itu tidak diaplikasikan di Sumatera Utara,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap jajaran direksi PT PPSU.
“Kritik kita kepada pengelola PRSU adalah introspeksi diri. Banyak belajar bagaimana mengelola sebuah event besar yang benar-benar diminati masyarakat. Jangan hanya menjalankan rutinitas tanpa ada pembaruan,” katanya.
Rudi bahkan secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara tidak ragu melakukan perombakan terhadap jajaran direksi PT PPSU apabila dinilai tidak mampu mengelola PRSU secara profesional.
“Tidak salah Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini DPRD Sumut telah berulang kali mendorong evaluasi terhadap sejumlah BUMD. Namun, khusus untuk PT PPSU, menurutnya persoalan yang terjadi sudah sangat nyata sehingga membutuhkan tindakan yang lebih tegas.
“Selama ini kita memang sudah banyak memberikan dorongan untuk evaluasi BUMD. Tapi untuk yang satu ini, kondisinya sangat terlihat. Pengelolaannya carut-marut dan tidak profesional. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merombak jajaran direksi PT PPSU. Evaluasi harus dilakukan demi memperbaiki pengelolaan PRSU ke depan,” pungkasnya. ***
