#hendreik-rompas, belawan =
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktoray Jenderal Imigrasi mencabut Negara Kamerun dari daftar Calling Visa karena faktor ekonomi dan keamanan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi melalui siaran Pressnya nomor SP/IMI/11/2023/05.
Di tegaskan,Kamerun Dicabut dari Daftar Calling Visa, Dirjen Imigrasi karena faktor Adanya Pertimbangan Ekonomi
dan Keamanan.Pemerintah resmi mengeluarkan Kamerun dari daftar negara subjek calling visa
Indonesia. Hal tersebut ditegaskan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM.
Kepmenkumham) Nomor M.HH-05.GR.01.06 Tahun 2023 yang disahkan pada 23 November 2023. Dikeluarkannya Kamerun dari daftar negara calling visa didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain potensi kerja sama ekonomi dan dampak negatif (tingkat
kerawanan/risiko) terhadap Indonesia yang tergolong rendah.
Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Kamerun dari daftar negara subjek calling visa yakni
bahwa negara tersebut merupakan potential market dan entry point produk produk Indonesia kekawasan Afrika Barat dan Afrika Tengah. Data dari BPS dan Kementerian Perdagangan juga
menunjukkan bahwa terjadi surplus sebesar 32 juta US Dollar di neraca perdagangan Indonesia
dan Kamerun tahun 2022, ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Selasa (28/11/2023).Silmy juga menjelaskan, terdapat tren penurunan yang cukup signifikan dari sisi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap WN Kamerun dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, dalam hampir empat tahun terakhir tidak ada projustisia yang dijalani oleh WN Kamerun di Indonesia.
Dikeluarkannya Kamerun dari daftar negara calling visa berimplikasi pada prosedur permohonan visa bagi warga negara Kamerun yang kini tidak lagi melalui clearing house (CH).
Mereka dapat membuat permohonan visa secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id.
Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Kamerun juga berlaku seperti warga negara
asing pada umumnya.
Pengawasan keimigrasian berlaku seperti biasa, WN Kamerun akan ditindak apabila melakukan pelanggaran. Jika terdapat banyak pelanggaran, maka Imigrasi dapat mengusulkan
untuk mengevaluasi kembali pencabutan calling visa tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi terus
mengevaluasi negara negara yang masuk dalam daftar negara calling visa. Saat ini, proses evaluasi pencabutan calling visa tengah dilakukan terhadap negara Guinea di Afrika Barat,tutur Silmy.
Di sisi lain, warga negara Indonesia (WNI) yang akan datang ke Kamerun diharuskan untuk
mengajukan permohonan visa. Untuk tujuan pariwisata, visa diberikan dengan masa berlaku
hingga 30 hari. Sedangkan, untuk tujuan berbisinis, visa diberikan dengan masa berlaku hingga
enam bulan.
Jakarta, 28 November 2023
Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Imigrasi
Narahubung:
Subkoordinator Humas
Achmad Nur Saleh
Telp: 0812-9126-2833. Hal ini disampaikan oleh Humas Imigtasi Kelas ll TPI Belawan,Ardian P Putro mewakili Kakanim Imigrasi Kelas ll TPI Belawan, Ridho Sahputra. ***
