#sakina, Medan.
Sudah lebih dari sepekan kasus penyerobotan tanah seluas 30 hektar yang diduga dilakukan oleh oknum suruhan mafia tanah di desa Durin Tonggal, kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang terus bergulir. Bahkan, saat ini beberapa pengurus dan anggota kelompok tani Arih Ersada Ara Bolon (Poktan AEAB) Durin Tonggal sedang berusaha mencari keadilan dihadapan hukum dan pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesinambungan hidup mereka.
Peristiwa penyerobotan tanah di desa Durin Tonggal, kecamatan Pancur Batu yang sempat viral ini juga menyisakan peristiwa penculikan anggota Poktan AEAB bernama Andre Ginting, beruntung saat dirinya dibawa oleh oknum-oknum yang diduga suruhan mafia tanah disaksikan oleh anggota Poktan AEAB lainnya sehingga, Andre Ginting masih bisa kembali kepada keluarganya.
Pasca peristiwa ini, kalangan aktivis, ketua partai politik dan masyarakat banyak menaruh harapan kepada pihak Kepolisian dan pemerintah untuk dapat memberikan rasa aman dan keadilan kepada Poktan AEAB Durin Tonggal yang sudah bertahun-tahun menguasai lahan seluas 30 hektar tersebut.
Terkait hal ini, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI Sumut), M Nezar Djoeli, mengaku heran kenapa baru tahun ini (2021) setelah sekian lamanya Poktan AEAB Durin Tonggal dengan kak Rembah.dkk hidup dan menghidupi keluarga secara bercocok tanam diatas lahan seluas 30 hektar tersebut, baru ada yang mengaku dan melakukan penyerahan lahan kepada satu perusahaan dengan nama PT Limas sesuai copian surat yang beredar.
“Semakin aneh apa yang terjadi diatas tanah seluas 30 hektar di desa Durin Tonggal, Pancur Batu Deli Serdang, ditambah dengan copian surat penyerahan lahan yang beredar di media sosial ini. Ada beberapa orang yang bisa punya lahan seluas 30 hektar dan baru mengakuinya tahun 2021 pada saat secara fisik lahan tersebut telah dikuasai bertahun-tahun oleh kelompok tani yang berisi masyarakat biasa di desa Durin Tonggal. Bahkan plank yang berdiri membawa nama kampus universitas terkenal di Sumatera Utara. Sungguh mencurigakan. Oleh karena itu, Kita berharap pemerintah dan aparat penegak hukum bisa meniru apa yang dilakukan oleh lembaga KPK RI dalam mengungkap mafia tanah di DKI Jakarta baru-baru ini, sehingga masyarakat tidak menjadi korbannya dan diperlakukan secara manusiawi,” ujar Bro M Nezar Djoeli sapaan akrab ketua DPW PSI Sumatera Utara ini kepada wartawan, Kamis, 11/3/2021 di Medan. (*)
