#jack, medan
Mendapatkan informasi ada oknum anggota DPRD Sumut, sejak tahun 2022, dan tahun 2023 berjalan mendapatkan puluhan miliar dana Bansos yang bersumber dari APBD, Nezar Djoeli anggota DPRD Sumut 2014-2019 meminta agar lembaga KPK RI melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi (TPK) Bansos APBD Sumut oleh oknum anggota DPRD Sumut 2019-2024 saat ini.
“Dugaan korupsi puluhan miliar dana Bansos APBD Sumut ini merupakan new style corruption, korupsi gaya baru. Seakan-akan menjadi pembantu masyarakat atas aspirasinya tetapi ada dana yang diambil untuk memperkaya diri sendiri. Informasi awal ini perlu diselidiki oleh lembaga KPK RI yang sejauh ini konsisten dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi (TPK),” kata Nezar Djoeli kepada wartawan, Rabu 18/1/2023.
Perihal dugaan korupsi Bansos APBD Sumut yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD yang sempat viral di media beberapa waktu lalu yang diduga dilakukan oleh MARA salah satu anggota DPRD Sumut 2019-2024. Diberitakan sebelumnya perihal dugaan TPK MARA atas Bansos APBD Sumut itu polanya dengan potongan persentase penyaluran atau menempatkan orang-orang terdekat yang kerja untuk “proyek,” bansos sehingga keuntungannya dimanfaatkan untuk memperkaya diri oknum anggota DPRD tersebut.
“Kalau perihal kasus TPK Bansos APBD Sumut yang diduga dilakukan oleh oknum MARA itu, polanya udah biasa dan gampang sekali bagi KPK RI atau Aparat Penegak hukum lainnya menyelidiki. Tetapi yang kami dapatkan informasi terkini adalah oknum anggota DPRD Sumut periode ini, melakukan lobi-lobi, bersubahat dengan pejabat pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk mengubah pokok pikiran yang sudah disepakati atau diam-diam melakukan penambahan volume bansos yang dia diterima dengan menyampaikan janji sesuatu, sehingga diduga satu orang dia pribadi mendapatkan Bansos APBD Sumut sampai Rp 10 Milyar hingga Rp 20 Milyar, jelas jika hal ini terjadi akan merugikan APBD yang notabene sesungguhnya harus dimanfaatkan untuk seadil-adilnya pembangunan di daerah yang merata,” kata Nezar Djoeli bersemangat. Sambil mengurut dada menegaskan bahwa dirinya sangat menyayangkan uang Rakyat di coruption dengan Neo style coruption with a power, menjadikan dugaan atas terjadinya TPK itu dengan sarana dalam pengesahan APBD. Atau ini pola baru pengganti “uang ketok.” ***
