#jack, medan —
Meningkatnya kasus malaria di Sumatera Utara pada awal tahun 2026 memunculkan sorotan terhadap kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Meski pemerintah mengklaim telah memiliki berbagai kebijakan strategis, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam penanganan.
Berdasarkan data Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 536 kasus positif malaria di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, satu kasus kematian dilaporkan terjadi di Kabupaten Dairi. Di wilayah itu sendiri, ditemukan 46 kasus positif malaria dalam periode yang sama, dengan satu di antaranya berujung kematian.
Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rizal, mengakui bahwa malaria masih menjadi persoalan serius, khususnya di daerah dengan risiko tinggi seperti Dairi.
“Memang kasus malaria ini masih menjadi tantangan bagi kami, terutama di wilayah tertentu. Kami terus berupaya memperkuat deteksi dini dan memastikan penanganan berjalan sesuai standar,” ujar Hamid Rizal saat memberikan keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Namun demikian, meningkatnya kasus justru memunculkan pertanyaan terkait efektivitas langkah-langkah yang telah dijalankan selama ini. Pasalnya, pemerintah pusat telah menetapkan roadmap eliminasi malaria sejak 2014 dengan target bebas malaria pada 2030. Program ini menargetkan setiap kabupaten/kota secara bertahap memperoleh sertifikat eliminasi.
Di atas kertas, berbagai kebijakan teknis telah disiapkan, mulai dari penguatan diagnostik, pengobatan sesuai standar, hingga surveilans yang disebut sebagai langkah paling masif. Selain itu, distribusi kelambu dan promosi kesehatan juga terus digencarkan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Penemuan kasus yang masih tinggi serta adanya korban jiwa mengindikasikan masih lemahnya deteksi dini dan penanganan di tingkat akar rumput.
Hamid Rizal sendiri menegaskan bahwa pihaknya telah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk lebih aktif dalam pengendalian malaria.
“Surveilans menjadi kunci. Kami mendorong Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga kader untuk aktif menemukan kasus, melakukan penyelidikan epidemiologi, dan meningkatkan kualitas data,” katanya.
Kendati demikian, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab persoalan utama, yakni sejauh mana pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan di lapangan.
Khusus untuk daerah berisiko tinggi seperti Dairi, Dinkes Sumut mengklaim telah melakukan langkah-langkah penguatan, seperti memastikan ketersediaan obat hingga ke wilayah terpencil serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan.
“Kami juga memastikan obat tersedia dan tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan khusus agar penanganan lebih optimal,” tambah Hamid.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memasukkan program penanggulangan malaria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan rencana kerja tahunan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat komitmen dan dukungan anggaran.
Namun, dorongan tersebut kembali menimbulkan kritik, mengingat tingginya kasus malaria justru menunjukkan bahwa integrasi program dan penganggaran selama ini belum berjalan maksimal.
Pengamat kesehatan menilai, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi yang transparan, target eliminasi malaria pada 2030 berpotensi sulit tercapai.
Dengan kondisi saat ini, masyarakat pun diimbau untuk tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga aktif melakukan pencegahan secara mandiri, seperti menggunakan kelambu, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera memeriksakan diri saat mengalami gejala malaria.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi Dinkes Sumut untuk membuktikan bahwa berbagai kebijakan yang telah dirancang tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan benar-benar berdampak nyata di lapangan. ***
