#jack, medan –
Persoalan tanah wakaf di Kota Medan yang selama ini terkendala masalah administrasi hingga sengketa kepemilikan menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Atas dasar itu Pemko Medan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut guna memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset umat agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas pada kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Nazir Wakaf sekaligus arahan terkait aspek hukum pengelolaan serta pengamanan tanah wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Sebanyak 17 Persil tanah wakaf diserahkan Wali Kota Medan Rico Waas kepada Nazir Wakaf yang disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin. Hadir Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kajari Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala BPN Kota Medan, Hanif, Kakanmenag Kota Medan Impun Siregar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan, Sahrul.
Dijelaskan Rico Waas, persoalan tanah wakaf sudah menjadi salah satu pengaduan yang diterimanya bahkan sebelum dirinya mulai menjalankan tugas sebagai Wali Kota Medan. Karena itu, ia menilai penataan dan penyelesaian persoalan tanah wakaf tidak boleh terus ditunda. Sebab persoalan tanah wakaf bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut amanah umat dan tanggung jawab bersama dalam menjaga aset keagamaan.
Disebutkan Rico Waas, berbagai persoalan ditemukan di lapangan. Mulai dari dokumen tanah wakaf yang tidak lagi ditemukan, perubahan kepemilikan sertifikat menjadi atas nama pihak lain, hingga tanah yang hanya diserahkan melalui surat perjanjian sederhana tanpa kelengkapan administrasi yang kuat.
“Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya,” tegas Rico.
Untuk itu, Rico berharap dukungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan serta Kejaksaan Negeri Belawan dapat memperkuat pendampingan serta memberikan arahan dari sisi hukum, sehingga proses penataan dan pengamanan aset wakaf berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga mendorong penguatan peran BWI agar pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf di Kota Medan semakin terarah dan memiliki kepastian hukum.
“Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Muhibuddin, menegaskan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah wakaf agar tidak dikuasai, disalahgunakan, maupun berpindah tangan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, ia mendorong Pemko Medan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama.
Menurut Muhibuddin, pembentukan Tim Satgas menjadi langkah penting karena masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat maupun yang bermasalah. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi dan menyinkronkan seluruh data agar persoalan dapat dipetakan dan diselesaikan secara terukur.
“Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya,” tegasnya.
Muhibuddin juga mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Dari jumlah itu, sekitar 1.100 bidang telah bersertifikat, sementara sekitar 200 bidang lainnya masih memerlukan penyelesaian, termasuk sekitar 100 bidang yang menghadapi persoalan atau sengketa.
Ia berharap Tim Satgas segera menyusun strategi dan jadwal kerja sehingga seluruh persoalan sertifikasi tanah wakaf dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun.
“Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Muhibuddin menekankan, persoalan tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir atau pihak yang dipercaya mengelola wakaf. Pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi para pengelola wakaf.
Ia mengingatkan bahwa tanah wakaf merupakan amanah dari para pewakif yang diserahkan dengan niat tulus untuk kepentingan umat. Karena itu, keberadaannya harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Jangan biarkan nazir menanggung sendiri persoalannya. Mereka mempertahankan tanah itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga harta wakaf agar tetap bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Selain percepatan sertifikasi, Muhibuddin mendorong agar pengelolaan tanah wakaf dilakukan secara produktif. Menurutnya, tanah wakaf tidak seharusnya hanya menjadi aset yang tidak berkembang, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan keagamaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan, lahan di sekitar masjid dapat dikembangkan menjadi tempat usaha atau tenant bagi UMKM, seperti penjualan makanan, buku, perlengkapan salat dan kebutuhan masyarakat lainnya. Hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan masjid.
Begitu juga tanah wakaf untuk pemakaman yang dapat dikelola secara profesional dan tertata, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan serta peruntukan wakaf.
Bahkan, ia mendorong pengembangan wakaf produktif untuk membangun sumber pendanaan berkelanjutan yang dapat membantu pendidikan anak yatim piatu, kesejahteraan orang lanjut usia, serta mendukung lembaga pendidikan dan pesantren.
“Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Muhibuddin juga mengingatkan para nazir agar menjalankan amanah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi, termasuk menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun. Pengawasan juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan peruntukan maupun konflik dalam pengelolaan aset wakaf.
Di akhir arahannya, Muhibuddin meminta Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan bersama seluruh instansi terkait mengambil peran sesuai kewenangannya. Jika ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas. ***
