#jack, medan –
Kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut) nyaris ricuh setelah puluhan massa dari kelompok tani mengamuk merangsak ke Gedung dewan melakukan “gledah dan Sweeping”, Selasa (3/6/2025). Mereka marah besar karena tidak satu pun anggota dewan hadir untuk menemui mereka dan membahas permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait konflik lahan eks HGU.
Massa yang dipimpin Unggul Nababan mendobrak masuk ke ruang Komisi A DPRD Sumut. Mereka menuntut penjelasan atas surat permohonan RDP yang telah mereka kirim sebelumnya. Namun, kekecewaan memuncak saat mereka mendapati tak ada satu pun anggota dewan yang berada di tempat.
“Surat kami dibiarkan begitu saja. Tidak ada kejelasan. Padahal ini menyangkut tanah rakyat!” teriak salah satu demonstran di lokasi.
Menurut staf Komisi A, surat permohonan RDP tersebut masih berada di meja salah satu anggota dewan. Tak puas, massa melanjutkan sweeping ke sejumlah ruangan komisi lain, tapi hasilnya nihil — semua ruang dewan kosong.
Tak ingin pulang dengan tangan hampa, massa lalu mendatangi ruang Humas DPRD Sumut. Mereka mendesak pihak humas untuk segera menghubungi anggota dewan atau setidaknya memberikan nomor kontak. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah.
“Kami minta nomor kontak, malah ditolak! Katanya privasi. Di mana hati nurani mereka?” ucap massa dengan nada tinggi, memicu ketegangan.
Adu mulut pun tak terelakkan. Kericuhan nyaris terjadi setelah perwakilan humas, Sofyan, menolak permintaan massa dan dianggap tidak kooperatif. Bahkan, sempat terjadi aksi saling dorong sebelum akhirnya sejumlah petugas keamanan turun tangan menenangkan situasi.
Pihak keamanan meminta massa membubarkan diri karena tidak ada satu pun anggota DPRD yang bisa ditemui. Namun massa menyayangkan sikap abai para wakil rakyat.
“Ini penghinaan terhadap rakyat. Kami ke sini bukan mau ribut, kami cuma mau aspirasi didengar!” teriak seorang demonstran sambil mengepalkan tangan.
Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang menuntut digelarnya RDP antara petani dan pihak-pihak terkait menyusul rencana eksekusi paksa terhadap lahan sengketa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Sumut. ***
