#burhan, binjai
Kami Mahasiswa Indonesia, bersumpah!! berbangsa satu, Bangsa tanpa kebohongan.Kami Mahasiswa Indonesia, bersumpah!! bertanah air satu, Tanah air tanpa kebohongan. Kami Mahasiswa Indonesia, bersumpah!! berbahasa satu, Bahasa tanpa kebohongan.
Hal itu tersebut diatas diteriakkan ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam “Presidium Mahasiswa Binjai” saat menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Jumat (9/10/2020). “Kami menolak disahkannya Undang Undang Cipta Karya, karena tidak sesuai Kebutuhan rakyat Indonesia,” berikut bunyi salah satu butir tuntutan dari Presidium Mahasiswa Binjai.
Tidak hanya itu, ratusan Mahasiswa ini juga kecewa karena hanya 2 anggota DPRD Kota Binjai (Joko Basuki dan Hairil Anwar) yang menemui mereka. “Hari ini terbukti lagi, DPRD sebagai Pengkhianat rakyat, tidak berani menjumpai kita semua,” ucap sang Orator.
Ditempat yang sama, salah seorang anggota DPRD Kota Binjai, Joko Basuki dari Fraksi Gerindra, berjanji akan menampung dan memperjuangkan hak hak buruh. “Saya menampung aspirasi Mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan tuntutan ini ke Pusat. Jangan terprovoksi dengan kepentingan yang lain. Sebab, sebagai Pelayan masyarakat, saya akan memegang amanah rakyat,” tegas Joko Basuki, sembari meminta Mahasiswa untuk menjaga kekondusifan.
Sementara itu, Hairil Anwar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ikut menemui pengunjuk rasa, menegaskan, PKS merupakan salah satu Partai Politik yang menolak disahkannya Undang Undang Cipta Kerja/Omnibus Law. “Kami dari PKS adalah salah satu yang menolaknya disahkannya Undang Undang tersebut,” ucapnya.
Diketahui, sebelumnya selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat juga menyatakan menolak disahkannya UU Cipta Kerja.
Hal itu terbukti dengan ditegaskannya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebutkan alasan Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. “Kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini,” ujar AHY dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (5/10) lalu, hanya 7 Fraksi yang menyetujui disahkan UU Cipta Kerja, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sedangkan, dua Fraksi menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. ***
