#jack, medan –
Rapat kerja (raker) DPRD Sumatera Utara yang digelar pada Sabtu (14/6/2025) memicu kritik tajam dari internal dewan sendiri. Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi, secara tegas meminta agar raker tersebut ditunda dan dijadwalkan ulang karena dinilai melanggar tata kelaziman dan tidak efektif secara substansi.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus didamping Wakil DPRD Sumut Sutarto, Ihwan Ritonga, Ricky Antoni dan Salman Alfarisi.
Subandi mempertanyakan mengapa raker yang biasanya digelar selama tiga hari, kini justru dipadatkan hanya dalam satu hari dan dilakukan di luar hari kerja.
“Ini bukan hari kerja. Sabtu adalah hari libur. Kalau ada pengecualian, harus karena hal luar biasa. Tapi sekarang tidak ada urgensinya, tiba-tiba rapat kerja dilakukan di hari libur dan cuma sehari. Logika publik tidak akan masuk,” tegas Subandi usai pembukaan raker di ruang paripurna DPRD Sumut, Sabtu (14//6/2025).
Lebih dari sekadar soal teknis jadwal, Subandi mengkritisi proses yang dinilainya melompati tahapan penting. Menurutnya, sebelum bicara soal rencana kerja tahun 2026, seharusnya seluruh alat kelengkapan dewan terlebih dahulu menyampaikan laporan kinerja tahun sebelumnya, kemudian dievaluasi secara menyeluruh.
“Agenda harusnya dimulai dari laporan kinerja komisi dan badan, lalu kita evaluasi kendalanya, kekurangannya, baru kemudian masuk ke penyusunan program tahun depan. Ini tidak bisa asal-asalan, langsung lompat ke rencana kerja tanpa refleksi,” ungkapnya.
Soal sebelumnya ada rapat bamus, Subandi menyebut hanya satu orang yang hadir, dan itupun menyatakan keberatan atas pelaksanaan rapat. Ia pun mempertanyakan dasar pengambilan keputusan yang disebut-sebut sebagai hasil rapat pimpinan.
“Kalau alasan pimpinan soal efisiensi, efisiensi itu bukan berarti mengorbankan substansi. Kalau biasanya tiga hari, jadi dua hari mungkin masih masuk akal. Tapi kalau dipotong jadi sehari dan digelar di luar hari kerja, ini jelas melanggar akal sehat dan aturan,” katanya.
Subandi mengingatkan, raker bukan sekadar formalitas, tapi forum strategis untuk menyusun arah kerja dewan selama setahun ke depan. Ia pun menyarankan agar raker ditunda dan dijadwalkan ulang secara lebih layak dan terencana.
“Saya sarankan ini dijadwal ulang ulang. Supaya agenda berjalan sempurna, tidak potong-potong, dan kita semua bisa bekerja secara profesional,” tegasnya.
Lagi pula, katanya, biasanya Raker mengundang eksekutif, tapi kali ini tidak satupun eksekutif hadir.
Rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPRD Sumut itu pun berlangsung dalam suasana penuh interupsi dan kekecewaan. Kritik Subandi mencerminkan keresahan banyak anggota dewan terhadap menurunnya kualitas perencanaan kerja legislatif di daerah ini.
Jika pola seperti ini terus berulang, publik patut bertanya: seberapa serius DPRD Sumut menjalankan peran pengawasan dan legislasi, jika merancang kerja tahunan pun dilakukan secara terburu-buru, bahkan di hari libur.
Rapat kerja DPRD Sumatera Utara yang digelar Sabtu (14/6) berubah panas bak “arena debat bebas”. Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, sempat molor dan diwarnai hujan interupsi dari berbagai fraksi. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan keabsahan jadwal, kehadiran eksekutif, hingga kejelasan agenda rapat itu sendiri.
Kisruh bermula saat Rahmansyah Sibarani mempertanyakan undangan untuk eksekutif, tapi ternyata tidak ada yang hadir saat pembukaan. Aripay Tambunan menambah bara dalam bara. Ia menyebut raker kali ini seperti “main-main”. “Agendanya gak jelas! Eksekutif gak hadir! Ini raker atau rapat santai sore?” kritiknya.
Tepat pukul 12.05 WIB, ketika jadwal seharusnya masuk waktu istirahat (ISOMA), giliran Delpin Barus menyuarakan kegelisahannya. “Waktu ISOMA (istirahat solat makan) sudah lewat, tapi kita masih debat tanpa arah. Apa tidak ada yang paham jadwal?” sindir Delpin.
Merespons kekacauan itu, anggota dewan lainnya mengusulkan rapat diskor sejenak demi meredakan ketegangan. Rapat diskor hingga pukul 14.00 WIB. Setelah itu rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga.
Di bawah kendali Ihwan, masih ada beberapa anggota dewan yang interupsi. Namun Ihwan mampu mengendalikan situasi. Dia akhirnya mengambil kata sepakat untuk menskor sidang sampai waktu yang tidak ditentukan. Palu diketuk. Rapat bubar. ***
