#jack, medan –
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, HM Subandi, mengapresiasi capaian pemerintah dalam pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemeunuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini menunjukkan hasil menggembirakan.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut, dari total enam juta penerima manfaat, tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen, dengan kasus insiden kesehatan yang sangat minim.
“Artinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah direncanakan sejak awal dan alhamdulillah berjalan bagus. Bayangkan, hanya 0,0 sekian persen yang mengalami gejala seperti keracunan. Ini keberhasilan besar,” ujar Subandi dalam keterangannya di DPRDSU, Medan, Senin (20/10/2025).
Sebagai perbandingan, Subandi mengungkapkan bahwa program serupa di India saat awal pelaksanaannya mengalami tingkat kegagalan hingga 20 persen. Bahkan setelah lima tahun berjalan, India masih mencatat kesalahan teknis sebesar 7 persen.
“Kita baru mulai, tapi error-nya jauh lebih kecil. Memberi makan orang banyak itu tidak gampang. Satu dapur menyiapkan makan untuk 3.000 orang per hari. Mulai dari bahan baku, pengolahan, sampai distribusi—semua harus steril dan terjaga kualitasnya,” ujarnya.
Menanggapi insiden dugaan keracunan makanan di salah satu wilayah di Sumut, Subandi menyebutkan bahwa jumlah kasusnya sangat kecil dibanding skala program. Dari sekitar 80 orang yang sempat dilaporkan mengalami gejala, hanya lima yang harus dirawat di rumah sakit.
“Dua orang sempat dibawa ke rumah sakit, itu pun tidak berat. Jadi isu keracunan ini jangan dibesar-besarkan. Ini bagian dari proses, dan kita dorong Dinas Kesehatan untuk jemput bola, segera verifikasi kondisi dapur, kualitas air, dan sanitasi,” tegasnya.
Saat ini, dari 1.700 dapur yang direncanakan di Sumatera Utara, sebanyak 285 dapur sudah aktif melayani masyarakat. Subandi menargetkan hingga akhir Desember 2025, jumlah tersebut bisa meningkat menjadi 500 dapur.
“Banyak dapur yang sedang bersiap operasional. Kita optimis bisa mencapai target 500, bahkan lebih. Kami pantau terus progresnya,” ujarnya.
Subandi juga menegaskan bahwa semua dapur akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan, termasuk aspek sanitasi, kualitas air, dan kelayakan fasilitas.
Pemerintah pusat juga telah menempatkan tiga petugas tetap di setiap dapur—pengawas gizi, administrasi, dan kepala masak—yang bertugas 24 jam dan dibiayai langsung oleh negara.
Terkait usulan agar penyediaan makanan diserahkan kepada kantin sekolah untuk mempermudah pelaksanaan, Subandi menyampaikan penolakannya. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, kualitas makanan akan sulit dijamin.
“Kalau diserahkan ke kantin sekolah, siapa yang awasi? Satu petugas bisa memantau 3.000 penerima manfaat. Kalau dibagi ke kantin-kantin kecil, berapa banyak SDM yang dibutuhkan? Anggarannya bisa meledak,” jelas Subandi.
Dirinya juga menolak usulan agar anggaran diberikan langsung kepada orang tua murid untuk menyiapkan makanan anak-anak mereka.
“Saya sudah cek langsung di beberapa daerah. Ibu-ibu sendiri bilang tidak yakin bisa siapkan makanan sehat dengan uang Rp15.000 per hari. Belum belanja ke pasar, belum tergoda pinjol atau kebutuhan mendadak lainnya,” ujar Subandi.
Program ini digadang-gadang menjadi salah satu proyek besar pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Anggaran nasional untuk program ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun.
Subandi menekankan, pengawasan dan efisiensi harus terus ditingkatkan agar anggaran besar tersebut benar-benar berdampak positif bagi generasi muda. “Ini program besar, menyangkut masa depan anak-anak kita. Harus dikawal dengan serius. Kami di DPRD akan terus mengawasi implementasinya di lapangan,” tutupnya. ***
