Kamis, 19 November 2026
  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
Ini Medan Bung
Advertisement
No Result
View All Result
  • Home
  • Medan
  • Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Sosial
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Pariwisata
  • Lingkungan
  • Advetorial
Ini Medan Bung
No Result
View All Result
Ini Medan Bung
No Result
View All Result
Home Politik

DPRD Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box

IniMedanbung.com by IniMedanbung.com
7 Juli 2026
in Politik
0

byIniMedanbung.com

7 Juli 2026
Tawuran Marak di Sunggal, Komisi I DPRD Medan Pertanyakan Kinerja Kecamatan
0
SHARES
6
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

#jack, medan –

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pelaksanaan program pembangunan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menilai belum diterapkannya sistem tapping box secara menyeluruh menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan penerimaan pajak daerah.

“Penjelasan saudara Wali Kota mengenai belum diterapkannya sistem tapping box secara menyeluruh masih terkesan normatif. Kendala tersebut seharusnya dapat diatasi apabila ada keseriusan Pemerintah Kota Medan,” ujar Robi saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, sejumlah daerah seperti Denpasar, Surabaya, Kabupaten Bandung, dan Batam telah berhasil menerapkan sistem tapping box untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah. Karena itu, Pemko Medan dinilai juga mampu menerapkan sistem serupa apabila memiliki kemauan politik yang kuat.

“Beberapa daerah seperti Denpasar, Surabaya, Kabupaten Bandung, dan Batam telah menerapkan tapping box. Pertanyaannya, mengapa Kota Medan tidak bisa? Kami mengharapkan political will saudara Wali Kota Medan dibuktikan melalui langkah nyata untuk memperbaiki pengelolaan pendapatan asli daerah,” katanya.

Selain optimalisasi PAD, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota Medan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan aset daerah, dan optimalisasi penerimaan daerah.

“Kami meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar kelemahan pengendalian internal dan potensi kerugian keuangan daerah tidak kembali terulang,” ujarnya.

Fraksi juga menilai pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi Kota Medan. Sejumlah program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dinilai belum berjalan secara optimal.

“Visi dan misi pembangunan Kota Medan masih sebatas slogan dan retorika karena masih banyak program yang telah direncanakan dalam RKPD 2025 belum terlaksana secara optimal,” ucap Robi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kota Medan dinilai belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Menurut fraksi, peningkatan ekonomi belum mampu secara signifikan menekan angka kemiskinan maupun meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Pertumbuhan ekonomi Kota Medan belum memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat dan belum mampu menekan kemiskinan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara maksimal,” katanya.

Dalam rekomendasinya, PDI Perjuangan juga meminta Inspektorat Kota Medan memperkuat pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mencegah penyimpangan anggaran serta kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, Pemko Medan didorong segera menyelesaikan pembayaran lahan milik masyarakat yang telah dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), memperbaiki pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta merealisasikan pemasangan 1.000 titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) berbasis lampu LED pada 2026.

Meski menyampaikan sejumlah kritik dan rekomendasi, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setelah mencermati seluruh pembahasan, Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tutup Robi. ***

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Previous Post

Fraksi Golkar Dorong Kinerja Pembangunan Kota Medan

Next Post

Fraksi Gerindra Desak Perbaikan Serapan Anggaran

Next Post
Fraksi Gerindra Desak Perbaikan Serapan Anggaran

Fraksi Gerindra Desak Perbaikan Serapan Anggaran

Berita Terbaru

  • Safari Asar Pemko Medan, Wali Kota Jemput Aspirasi Warga Lewat Dialog Terbuka

    Safari Asar Pemko Medan, Wali Kota Jemput Aspirasi Warga Lewat Dialog Terbuka

    19 November 2026
  • Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru, Pemko Medan Siapkan Lima Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

    Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru, Pemko Medan Siapkan Lima Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

    19 November 2026
  • Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN, Bukti Tata Kelola Kesehatan Transparan dan Akuntabel

    Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN, Bukti Tata Kelola Kesehatan Transparan dan Akuntabel

    19 November 2026
  • BPSDM Sumut Jadi Rujukan Pelatihan Pengembangan CPNS Nasional

    BPSDM Sumut Jadi Rujukan Pelatihan Pengembangan CPNS Nasional

    19 November 2026
  • H. Rajudin Sagala Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu

    H. Rajudin Sagala Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu

    19 November 2026
  • Sekda Tebing Tinggi Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

    Sekda Tebing Tinggi Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

    19 November 2026
  • Wali Kota Medan Tegaskan Akreditasi RSUD Dr. Pirngadi Bukan Sekadar Seremonial, Layanan Inklusif dan Keselamatan Pasien Diutamakan

    Wali Kota Medan Tegaskan Akreditasi RSUD Dr. Pirngadi Bukan Sekadar Seremonial, Layanan Inklusif dan Keselamatan Pasien Diutamakan

    18 November 2026
  • Medan-Binjai-Deli Serdang Segera Terhubung BRT, Wali Kota Medan: Kunci Suksesnya Kekompakan!

    Medan-Binjai-Deli Serdang Segera Terhubung BRT, Wali Kota Medan: Kunci Suksesnya Kekompakan!

    18 November 2026
  • Rico Waas Hadiri Syukuran HUT ke-81 Brimob, Perkuat Sinergi Pemko Medan dan Polri Jaga Keamanan Kota

    Rico Waas Hadiri Syukuran HUT ke-81 Brimob, Perkuat Sinergi Pemko Medan dan Polri Jaga Keamanan Kota

    18 November 2026
  • Sinkronkan Pembangunan 2027 dengan Pemprovsu, Rico Waas Prioritaskan Banjir hingga Medan Utara

    Sinkronkan Pembangunan 2027 dengan Pemprovsu, Rico Waas Prioritaskan Banjir hingga Medan Utara

    18 November 2026
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

PT. MEDIA MEDAN MANDIRI (M-3)

NPWP : 74.561.041.0-113.000

Sejak 2005

Anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS)

No. 672/2005/02/E/2020

Office

  • Jl. KL Yos Sudarso KM 15,5 No 120 Medan
  • 061 – 6850370
  • redaksi@inimedanbung.com, yokowebs@yahoo.com
  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer

© 2022 Ini Medan Bung. All right reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Medan
  • Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Sosial
  • Peristiwa
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Pariwisata
  • Lingkungan
  • Advetorial

© 2022 Ini Medan Bung. All right reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist