#jack, medan –
Anggota DPRD Medan yang duduk di Komisi III membidangi perekonomian minta Pemko Medan melalui Dinas Koperasi Kota Medan agar lebih fokus penyelamatan nasib pelaku UMKM ketimbang naik kelas. Kebijakan yang terkesan hanya mengejar naik kelas namun mengabaikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang nyaris bangkrut inilai perlu dikaji ulang.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III Afif Abdillah yang merupakan kesimpulan rapat konsultasi komisi dengan OPD Pemko Medan terkait P APBD Kota Medan TA 2023 di ruang Komisi III gedung DPRD, Senin (4/9/2023).
Rapat dipimpin langsung Ketua Afif Abdillah bersama Ishaq Abrar Tarigan, Hendri Duin Sembiring, Mulia Syahputra Nasution dan Dhiyaul Hayati.
Hadir dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan Anwar S, Ahmad Fadlih dan E Saleh.Ditegaskan Afif Abdillah, kondisi pelaku UMKM di Kota Medan masih banyak yang terseok seok apalagi dampak Covid 19 lalu.
“Sebelum naik kelas, selamatkan dulu nasib mereka. Selamat dulu baru naik kelas,” imbuh Afif seraya menyebut saat ini butuh bantuan langsung tunai.
Atas dasar itu pula, Afif Abdilah mengaku sangat kecewa dengan tim anggaran Pemko Medan yang melakukan pergeseran anggaran yang sudah disahkan sebelumnya di APBD 2023 yakni alokasi anggaran sebesar Rp 5 Miliar untuk bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM ternyata “hilang”.
Dikatakan Afif, anggaran itu sudah disepakati Rp 8 Miliar dengan rinvian Rp 5 Miliar untuk bantuan tunai dan Rp 3 Miliar untuk bantuan peralatan.
“Kita sangat kecewa dengan pergeseran anggaran itu. Pada hal, anggaran itu peruntukan penguatan ekonomi kerakyatan. Kita berharap kejadian seperti itu jangan terulang lagi,” ujar Afif.
Dijelaskan Afif Abdillah yang juga Ketua DPD Partai Nasdem itu, kondisi UMKM bukan hanya naik kelas tapi perlu selamat dulu jangan sampai bangkrut. “Pemasaran sangat sulit, kita apresiasi naik kelas tapi selamatkan dulu maka perlu bantuan tunai langsung,” paparnya.
Pendapat hampir sama juga disampaikan sekretaris Komisi III Hendri Duin Sembiring menyampaikan, pelaku UMKM di Medan perlu diselamatkan agar mampu bertahan dan berkembang.
Sementara itu anggota dewan lainnya Mulia Syahputra Nasution mengatakan, mempertanyakan konsep, implememtasi dan progres naik kelas seperti apa. Bagi pelaku UMKM yang sudah mendapat pelatihan dan bagaimana jenjang kelanjutannya.
“Sebab masih banyak pelalu UMKM dilapangan yang belum menikmati pelatihan dan nyaris tutup apalagi naik kelas,” katanya.
Menyikapi sorotan dewan, pihak Dinas Koperasi terkesan tidak mampu memberi penjelasan apalagi dalam pembahasan tidak dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan Benny Iskandar Nasution, AP.,MAP. Komisi III DPRD pun mengaku kecewa. ***
