#jack, medan –
Saat ini Pemerintah Kota Medan melaksanakan proses seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD). Tiga perusahaan daerah yang membuka lowongan jabatan direksi adalah PUD Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH).
Posisi yang diperebutkan mencakup Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Umum dan Keuangan/SDM, serta Direktur Pengembangan.
Diharapkan direksi yang terpilih nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dan mampu menyelesaikan permasalahan, baik itu internal maupun eksternal.
Harapan ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Medan, Hj Sri Rezeki AMd pada wartawan, Minggu (9/11/2025). Hal ini lantaran PUD dinilai belum memberikan kontribusi PAD yang maksimal, bahkan ada yang merugi dan menjadi beban bagi Pemko Medan.
“Kita berharap banyak pada direksi PUD yang terpilih nanti, agar ada perubahan sehingga tercapai target untuk mendongkrak PAD,” kata Sri Rezeki.
Politisi PKS ini menilai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang mampu bergerak sigap mengatasi masalah, memberi solusi dan berinovasi, juga memiliki terobosan-terobosan untuk mengembangkan usaha.
“Adanya indikasi kebocoran PAD di perusahaan daerah ini menunjukkan perlunya manajemen yang baik dan transparan. Kita juga berharap, proses seleksi ini tidak ‘ditunggangi’ muatan politis dan kepentingan oknum-oknum tertentu. Kita butuh jajaran direksi yang profesional dan berkompeten,” tegas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan ini.
Sri menyebutkan beberapa permasalahan di PUD. Antara lain, PUD Pasar ; kasus sewa lahan eks Pasar Aksara yang tidak transparan dan tidak sesuai aturan sehingga berujung gugatan. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta adanya dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) di sejumlah pasar.
\PUD Pembangunan; kinerja buruk direksi dan berdampak pada kinerja perusahaan. Seperti pengelolaan Medan Zoo yang hingga saat ini seolah terpuruk dan sulit bangkit.
PUD RPH ; terus menerus merugi dan setiap tahun diberi tambahan modal. Permasalahan limbah berupa feses, urin, darah, dan air cucian yang menimbulkan bau tidak sedap. Berkompetisi dengan pemotongan hewan ilegal atau di luar fasilitas resmi yang tidak menerapkan standar kesehatan.
“Ini beberapa PR yang harus diselesaikan oleh direksi PUD nantinya. Kami sebagai pengawas anggaran akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja direksi secara berkala untuk memastikan rencana kerja berjalan dengan baik dan target PAD tercapai,”pungkasnya. ***
