#jack, medan –
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Subandi, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026. Dengan capaian ini, seluruh masyarakat Sumut diharapkan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis melalui skema BPJS Kesehatan.
“Target kita 2026 UHC tercapai. Ini penting agar masyarakat Sumatera Utara tidak lagi terbebani biaya berobat, dan benar-benar merasakan kehadiran negara dalam hal layanan kesehatan,” ujar Subandi dalam rapat kerja bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (1/7/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan bagi jamaah haji, terutama dalam penyediaan tempat tidur dan kamar sesuai ketentuan standar BPJS, demi menjamin kenyamanan dan kesehatan jamaah asal Sumut.
Fokus Pendidikan: Sekolah Rakyat Jadi Andalan Entaskan Kemiskinan
Komisi E juga memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan. Salah satu program prioritas adalah pengembangan Sekolah Rakyat (SR), yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tahun ini, dua SR sedang dibangun di kawasan Sicanang dan Tapanuli Selatan.
Subandi menjelaskan, SR bukan sekadar sekolah biasa, melainkan upaya konkret dalam memutus rantai kemiskinan. Para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter dan keterampilan, dengan harapan mereka bisa melanjutkan ke TNI, Polri, atau dunia kerja setelah tamat SMA.
“Anggaran satu siswa di Sekolah Rakyat bisa mencapai Rp48 juta per tahun. Semua kebutuhan, termasuk biaya asrama dan pendidikan, ditanggung penuh pemerintah. Tahun depan, kami harapkan jumlah SR bisa ditambah lagi,” tegasnya.
Dorongan Serius untuk Sosial, Kepemudaan, dan Ketenagakerjaan
Dalam bidang sosial, DPRD mendorong peningkatan anggaran makan dan minum di panti-panti sosial, seiring dengan bertambahnya beban kerja tenaga sosial.
Sementara di sektor kepemudaan dan olahraga, Subandi menekankanpentingnya pembinaan atlet sejak usia dini. Ia juga menyoroti keberlanjutan pengelolaan Sport Center pasca-PON agar tidak menjadi beban anggaran daerah.
“Jangan sampai seperti di Palembang, venue olahraga terbengkalai dan jadi hutan. Kita dorong agar Sport Center dikelola pihak ketiga yang profesional agar bisa mendatangkan pemasukan dan menopang biaya perawatan,” ujarnya.
Perlindungan Pekerja dan Antisipasi Bencana
Komisi E turut mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar hak-hak buruh dan tenaga kerja dapat dilindungi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta lebih siap dalam menghadapi potensi bencana, termasuk alokasi anggaran antisipatif sejak dini.
Satu Data Pendidikan dan Bantuan Mahasiswa
Soal data pendidikan, Subandi menekankan perlunya sistem yang valid dan real-time berbasis “by name by address” agar setiap intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Kita bisa belajar dari Yogyakarta yang datanya sudah satu pintu dan diperbarui setiap hari. Di Sumut, data kita masih ketinggalan dan tidak update,” kritiknya.
Ia juga berharap Pemprov Sumut mulai menyiapkan skema bantuan khusus bagi mahasiswa, terutama dari keluarga kurang mampu, agar tidak ada lagi anak Sumut yang putus kuliah karena alasan ekonomi. ***
