#jack, medan –
Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Hasyim, menyoroti efektivitas sejumlah pembangunan infrastruktur penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada periode kepemimpinan sebelumnya. Infrastruktur tersebut dinilai perlu dievaluasi karena persoalan banjir dan banjir rob masih terus menghantui masyarakat di kawasan Medan Utara, khususnya Medan Labuhan dan Medan Belawan.
Menurut Hasyim, salah satu infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah kolam retensi yang dibangun Pemko Medan pada periode sebelumnya. Ia menilai pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pengendalian banjir, namun kondisi di lapangan menunjukkan genangan masih kerap terjadi ketika hujan deras.
“Kolam retensi itu harus dievaluasi kembali. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pemerintah justru tidak berfungsi maksimal sesuai dengan tujuan awal pembangunannya,” ujar Hasyim, Jumat (10/9/2026).
Hasyim mengatakan, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan terhadap keberadaan fisik kolam retensi, tetapi juga menyangkut kapasitas tampungan, sistem drainase yang terhubung, pemeliharaan, hingga efektivitasnya dalam mengendalikan aliran air dari kawasan permukiman.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas fisik. Infrastruktur tersebut harus dipastikan mampu bekerja secara optimal dan terintegrasi dengan sistem drainase serta infrastruktur pengendali banjir lainnya.
“Jangan sampai kita hanya membangun, tetapi setelah dibangun tidak dievaluasi apakah efektif atau tidak. Kalau ternyata belum maksimal, harus dicari apa masalahnya dan dilakukan perbaikan,” katanya.
Selain kolam retensi, Hasyim juga menyoroti pembangunan infrastruktur penahan banjir rob di kawasan Medan Belawan. Ia menyebut persoalan rob di kawasan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih komprehensif.
Hasyim mengatakan, usulan pembangunan benteng penahan rob sebelumnya telah disampaikan Pemko Medan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, menurutnya, penanganan yang ada hingga kini belum mampu menyelesaikan persoalan rob secara menyeluruh.
“Masalah rob di Belawan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penanganan parsial. Harus ada pembangunan benteng rob yang komprehensif dan terintegrasi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pada periode sebelumnya sekaligus memastikan adanya kesinambungan program pada pemerintahan saat ini.
Menurut Hasyim, infrastruktur yang sudah dibangun tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi hanya karena merupakan program dari pemerintahan sebelumnya. Sebaliknya, seluruh pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dilihat berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat.
“Yang sudah dibangun harus kita lihat manfaatnya. Kalau belum maksimal, jangan dibiarkan. Pemerintah sekarang harus melakukan evaluasi dan melanjutkan atau memperbaiki apa yang memang masih dibutuhkan masyarakat,” katanya. ***
