#jack, medan
Sidang Paripurna DPRD Medan dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubisberlangsung,Senin (26/10/2020).
Rapat paripurna yang dipimpin dan dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi para wakil ketua.Dhadiri para anggota dewan baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual, serta sejumlah pimpinan OPD dan camat se-Kota Medan.
Dalam paripurna, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT mengatakan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan T.A 2021 sesuai dengan nomenklatur Permendagri No.9/2019 dari sisi pendapatan daerah T.A 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 5,15 trilyun lebih terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2,15 trilyun lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp. 2,99 trilyun lebih.
“Proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan ini cukup realistis, baik jenis pendapatan yang diharapkan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), maupun dari jenis pendapatan daerah lainnya, terutama dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” kata Pjs Wali Kota.
Selanjutnya, secara total lanjut Pjs Wali Kota, jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp. 5,30 trilyun lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Adapun belanja daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga,” ungkapnya didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM.
Oleh karenanya, keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada tiga sektor prioritas.
“Tiga prioritas tersebut yakni membangun infrastruktur seperti merawat dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase sekaligus meningkatkan kebersihan kota.
Kemudian, pelayanan kesehatan dan pendidikan yaitu menyediakan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin baik bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta iklim investasi guna menjaga iklim investasi yang kondusif serta kemudahan perizinan investasi dengan menggunakan teknologi informasi,” jelasnya. ***
