#sakina, Medan.
Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD14 Sumut) yakin bahwa Wakil Presiden RI, K. H. Ma’ruf Amin bersama TPA pemerintah pusat, sedang melakukan evaluasi atas hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris daerah provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan sejak bulan November tahun 2021 lalu.
Menurut ketua PD14 Sumut, Ahmad Fauzi Pohan, jika benar Wakil Presiden RI dan TPA, sudah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh banyak elemen masyarakat, maka, hal yang prioritas dilakukan adalah menunda penetapan satu nama sekda definitif provinsi Sumatera Utara sambil melakukan klarifikasi atas polemik yang terjadi, termasuk penjelasan tentang telah dibatalkan sepihak oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pengusulan nama Lasro Marbun yang diakui Gubernur sebagai calon terbaik beberapa waktu lalu.
“Pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi beberapa waktu lalu itu diketahui publik bahkan disiarkan resmi di media-media online, Lasro Marbun, nama yang tersebut juga sudah menjawab perihal pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi tersebut. Kami pikir Wapres selaku ketua TPA pemerintah pusat, tidak boleh mengabaikan hal itu, sebab, jika benar apa yang dikatakan oleh Gubernur Edy Rahmayadi, maka, telah terjadi intervensi atas hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Kami sebagai salah satu sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat, menyatakan hal ini perlu diklarifikasi langsung oleh semua pihak dan hanya Wapres yang bisa melakukannya,” kata Ahmad Fauzi Pohan kepada wartawan di Medan, Rabu 6/4/2022.
Dari penelusuran wartawan atas berita terkait, bulan Februari lalu dari detik.com, diberitakan, bahwa Edy Rahmayadi mengaku menggagalkan Lasro menjadi Sekda Sumut. Lasro digagalkan meski memiliki nilai tertinggi saat assessment.
“Untuk seleksi Sekda, nomor satu the best Pak Lasro. Saya panggil beliau, saya minta maaf, Pak Lasro tidak saya luluskan,” kata Edy Rahmayadi di rumah dinas Gubsu, Medan.
Edy meminta maaf kepada Lasro. Dia mengatakan saat ini masih membutuhkan Lasro sebagai Inspektur Sumut.
“Saya minta maaf, Pak Lasro, tidak saya luluskan, saya tidak luluskan, pasti cita-citanya mau jadi eselon I, dengan segala macam pertimbangan saya butuh dia. Perkara kesejahteraan biar kita nanti doakan,” tuturnya.
Hal inilah yang dianggap oleh PD14 Sumut sebagai bentuk intervensi hasil dari panitia seleksi, sehingga Wapres selaku ketua TPA pantas untuk meminta klarifikasi semua pihak.
“Kami PD14 berharap penetapan Sekda Sumut ini harus memperhatikan kebutuhan pemerintah provinsi Sumatera Utara, sesuai standar panitia seleksi. Kehadiran panitia itu sesungguhnya mewakili masyarakat Sumatera Utara. Jika nilainya bagus ya dilanjutkan hasilnya dan diberikan kepercayaan itu, bukan ditolak atau dibatalkan sepihak,” kata Ahmad Fauzi Pohan. Diakhir keterangannya, sebagai ketua PD14 Sumut, dirinya meminta agar Wapres selaku ketua TPA seleksi akhir Sekda Sumut jangan terburu-buru menetapkan satu nama sekda definitif bagi provinsi Sumatera Utara. Lakukan evaluasi, klarifikasi agar terpilih Sekda Sumut yang mumpuni sesuai prestasi bukan sesuai intervensi. (*)
