#sakina, Medan.
Sampai berita ini terbit, berdasrkan pengamatan wartawan, sosok siapa yang ditetapkan menjadi pejabat definitif Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Sumut), masih belum ada. Lamanya keputusan dari Tim Penilai Akhir pemerintah pusat yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres) ini semakin menambah banyak pendapat yang beredar perihal seleksi Sekda Sumut yang beberapa hari ini menjadi polemik terkait pengakuan Gubernur Edy Rahmayadi yang menyatakan salah satu peserta seleksi lulus terbaik tetapi digagalkan untuk tidak diajukan ke pemerintah pusat/Wapres untuk ditetapkan.
Ketua Perkumpulan masyarakat demokrasi 14 Sumatera Utara (PD14 Sumut), Ahmad Fauzi Pohan, yang terus mengawasi proses seleksi Sekda Sumut ini berpendapat, agar pemerintah pusat melalui Wakil Presiden RI agar menunda dulu penetapan Sekda Sumut definitif sambil menurunkan tim untuk mengumpulkan data perihal dugaan terjadinya intervensi hasil seleksi oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
“Polemik yang beredar di tengah-tengah masyarakat hari ini, cenderung mengarah pada negatif content, sehingga perlu diklarifikasi oleh pemerintah pusat atau TPA melalui Wapres untuk menilai proses seleksi Sekda Sumut apakah sudah benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya. Jika klarifikasi ini membutuhkan waktu yang lama, ya, kota usul ditunda dulu keputusan penetapan Sekda Sumut yang terpilih, sebelum tim mendapatkan fakta sesungguhnya apa yang terjadi pada proses seleksi Sekda Sumut yang sudah berlangsung ini,” ujar Ahmad Fauzi Pohan, alumni fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, kepada wartawan di Medan, Jumat 4/3/2022.
Jika pemerintah pusat tidak melakukan klarifikasi dalam hal yang berkembang saat ini, akibatnya yang bisa kita perkirakan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat untuk setiap proses seleksi yang menggunakan pihak ketiga selaku panitia.
“Harapan PD14 Sumut ini, semata-mata dilandasi untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa semua proses seleksi sudah baik dan benar, bebas dari praktek kolusi atau nepotisme, yang mengedepankan profesionalitas dan prestasi demi menjaga pembangunan di daerah. Oleh karena itu kita berharap Wapres menunda pengumuman penetapan Sekda Sumut yang terpilih,” kata Ahmad Fauzi Pohan mengakhiri. (*)
