#jack, medan –
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Edi Surahman Sinuraya, membantah telah mengusir wartawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E dengan Dinas Pendidikan. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya menanyakan identitas jurnalis karena rapat tersebut bersifat internal, bahkan mengklaim siap membuka rekaman CCTV sebagai bukti.
Namun, Muhammad Ari Agung, bersikeras bahwa dirinya diusir secara paksa tanpa ada pemberitahuan sebelumnya bahwa rapat akan digelar tertutup.
“Saya diusir, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya memang wartawan di sini, dan saya tahu RDP itu biasanya tidak tertutup. Kalau memang sangat penting, atau tertutup, kan bisa dikasih tahu bagus-bagus,” ujarnya.
Seiring berkembangnya polemik, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada insan pers. Ia menegaskan DPRD menghormati peran jurnalis sebagai mitra demokrasi. Meski demikian, Ari merespons bahwa permintaan maaf dari pimpinan dewan bukanlah inti masalah jika etika pribadi tidak juga diperlihatkan.
“Ibu tidak salah, ngapai ibu minta maaf. Manusia waras itu kan kalau salah minta maaf, bukan melakukan pembenaran,” kata Ari.
Situasi ini juga mendapat perhatian dari Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor. BKD, yang memegang mandat untuk menjaga martabat lembaga, menilai insiden itu sebagai persoalan serius. Pantur menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan Ari dengan mekanisme resmi di internal dewan.
Terkait hal itu, Ari menegaskan, “Saya menunggu janji BKD. Secara personal, malu saya, di mana harus saya letakkan muka ini, ketika diusir dari tempat saya mencari nafkah. Kecuali kalau sejak awal diberitahu rapat itu tertutup, barulah saya salah.”
Padahal, belakangan ini Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan arahan tegas kepada kader legislatif partainya. Bahlil mengingatkan agar seluruh legislator Golkar menghindari sikap arogan, tidak memamerkan gaya hidup berlebihan, serta menunjukkan empati dan kesederhanaan di hadapan rakyat.
Dengan terus mengelak, Edi Surahman kehilangan keberanian moral. Saksi di lapangan sudah jelas ada, namun ia memilih menutup mata. Sikap itu membuat harga diri sebagai wakil rakyat dipertaruhkan, karena bukannya mengakui dan memperbaiki, ia justru menolak tanggung jawab. ***
