#jack, medan –
Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution menilai keputusan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terkait pengalihan 4 pulau dari wilayah Aceh ke Sumut harus dihormati.
Adapun Keempat pulau yang dialihkan kepada wilayah Provinsi Sumut dari Provinsi Aceh tersebut meliputi Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek
“Keputusan itu sudah melewati pembahasan yang panjang dan sudah berlalu pada 2022 lalu, dan itu harus kita hormati. Ketika melihat sejarahnya, wilayah itu juga mencakup kawasan Sumut khususnya Tapanuli Tengah,” ujarnya di Ruang Fraksi Golkar DPRD Sumut, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, keputusan dari pemerintah pusat melalui Kemendaagri tersebut telah memperhatikan aspek geopolitik, geografis, batas wilayah, batas laut dan lainnya.
Menyoroti pertemuan antara Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Irham Buana Nasution turut mengapresiasi niat baik yang dilakukan oleh Bobby Nasution.
“Kita apresiasi niat baik Gubsu Bobby, pertemuan itu menurut saya sebagai itikad baik, beliau datang untuk mengajak berkolaborasi dalam mengelola bersama keempat pulau tersebut,” ucap Politisi Partai Golkar tersebut.
Menanggapi framing media yang berkembang terkait perdepatan masyarakat pada keempat pulau tersebut, Irham mengimbau untuk menghindari propaganda maupun eskalasi yang terjadi.
“Kalau kemudian ada bantahan dari Pemprov Aceh maupun masyarakatnya itu layak-layak saja. Karena batas wilayahnya berdekatan, dan itu bisa diperdebatkan melalui mekanisme yang ada,” katanya.
Irham menyampaikan, perdebatan terkait empat pulau tersebut bisa melalui pihak DPR RI, uji materi melalui Mahkamah Agung, atau Kemendagri.
“Makanya harus dihindari framing buruk yang berkembang. Kita serahkan saja dengan para perwakilan yang layak dalam mendiskusikannya seperti DPR dan MA, bahkan Kemendagri,” ujarnya.
Irham berharap, rencana Mendagri dalam mempertemukan Gubsu Bobby dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, merupakan langkah tepat dalam melakukan diplomasi politik.
“Kita harap, kebijakan Mendagri dalam mempertemukan kedua gubernur itu merupakan langkah tepat melalui mediasi dan diplomasi politik yang tepat dan strategis,” harapnya. ***
