#isvan, medan –
Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan, kesejahteraan masyarakat dan iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim ekonomi yang kondusif tentunya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Bobby Dalam Rapat Paripurna Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Gedung DPRD Medan, Selasa (8/8/2023).
Dikatakan Bobby, penanaman modal yang berkembang dengan baik akan memiliki dampak positif dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat, di antaranya diikuti dengan aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan daerah. Ketersediaan lapangan kerja baru, ungkapnya, akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
Selain itu, kata Bobby, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, imbuhnya, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi salah satu langkah penting diprioritaskan Pemerintah Daerah dalam menarik investor.
Atas dasar itulah, Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan menyampaikan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dengan adanya regulasi tersebut, ujarnya, selain dapat mendorong peningkatan investasi di Kota Medan, juga memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan calon penanam modal.
”Bagi penanam modal, kepastian hukum penting dalam memberikan kejelasan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka. Sedangkan bagi Pemko Medan, regulasi menjadi dasar hukum dalam memberikan insentif bagi penanam modal,” paparnya dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE dihadiri para Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, pimpinan OPD dan camat tersebut. ***
