#isvan, medan
Setelah melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan terkait percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT, hari ini, Kamis (1/10/2020) melakukan evaluasi yang sama kepada camat dan kepala puskesmas se Kota Medan di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gedung PKK Jalan Proyek Rotan, Medan.
Selain melakukan evaluasi, rapat ini digelar guna mengambil langkah konkret dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 ke depan di Kota Medan. Pada kesempatan tersebut, Pjs Wali Kota Medan memaparkan beberapa permasalahan terjadi dalam upaya penanganan Covid 19 ini diantaranya tidak tersedianya pemetaan cluster persebaran per kecamatan, keterlambatan penanggulangan Covid 19, dan aksi penanggulangan belum maksimal.
“Permasalahan yang ada ini harus kita sikapi bersama, karena penanggulangan ini tidak hanya tugas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja namun kita semua termasuk Pemko Medan sebagai yang memiliki wilayah dan memiliki masyarakat yang harus dijaga dari penyebaran tersebut,” papar Arief.
Pjs Wali Kota Medan juga memberikan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan dalam waktu dekat diantaranya melakukan pendataan dan menyiapkan peta persebaran Covid 19 cluster kecamatan. “Tersedianya data persebaran cluster kecamatan berguna untuk tindakan prioritas terhadap kecamatan yang memiliki angka tertinggi dalam penyebaran Covid 19. Sehingga penanganan akan lebih terfokus pada kecamatan tersebut, dan itu harus diperbaharui setiap harinya oleh Dinas Kesehatan Kota Medan,” kata Arief.
Selanjutnya, Arief juga menjelaskan para camat juga harus mampu memetakan sesuai wilayahnya masing-masing, semua data harus tercatat mulai dari kelurahan hingga lingkungannya. “Data yang dari Dinas Kesehatan tersebut harus dikonfirmasi oleh Camat kepada Puskesmas setempat apakah ada warganya yang terkonfirmasi Covid 19 dan suspect, selanjutnya camat bersama lurah dan Kepling harus melacak tidak hanya berdasarkan KTP namun juga berdasarkan domisili. Jika perlu dibantu harus dibantu,” jelasnya. ***
