#sakina, Medan.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 Juli 2021 di kota Medan, hendaknya dipahami sebagai upaya kita semua baik pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung dalam rangka mengurangi peningkatan penularan wabah virus covid-19 yang sedang terjadi. Sehingga kondisi PPKM Darurat tidak boleh dijadikan sebagai peristiwa pertunjukan pencitraan atau penampilan arogansi/egoisme pemerintah dan jajarannya dalam membatasi kegiatan masyarakat.
Kepada wartawan, kader muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara Dolly Nurdiansyah mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin dengan upaya pemerintah kota Medan dan jajaran dalam menindaklanjuti PPKM Darurat, yang masih terkesan lambat dan tidak tepat sasaran.
“Jangan berdalih bahwa program PPKM Darurat yang sedang berjalan di kota Medan sebagai sesuatu yang mendadak dan seakan-akan bukan keinginan pemerintah kota Medan, jangan begitulah, karena tidak ada kondisi yang baik jika ada kata Darurat. Semua pasti menghadapi situasi yang prihatin dengan adanya kata Darurat. Artinya, Walikota Medan Bobby Nasution dan semua pihak, mau itu TNI/Polri dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PPKM Darurat harus lebih humanis dan persuasif. Tidak ada pencitraan dimasa Darurat, tidak ada arogan dan “kekejaman,” dimasa Darurat. Hal ini mestinya sudah menjadi ciri bagi semua petugas lapangan yang bertugas,” ujar Dolly Nurdiansyah kepada Wartawan di Medan, Jumat 16/7/2021.
Dolly Nurdiansyah mengakui bahwa PPKM Darurat ini punya tujuan baik untuk seluruh masyarakat kota Medan. Namun, pemerintah kota Medan melalui Walikota Medan Bobby Nasution harus ingat, bahwa masa pandemi yang dilewati masyarakat saat ini sudah memasuki tahun kedua yang sudah memberikan dampak besar atas masing-masing kehidupan masyarakat.
“Penerapan PPKM Darurat ini dilakukan pada masa tahun kedua kita mengalami pandemi. Sehingga dari sisi masyarakat, dampak pandemi ini sudah lama dirasakan apalagi itu buat pedagang kecil, warung kopi, yang berharap penghasilannya dari segelas kopi dan dagangan kecil yang laris dibeli atau dikonsumsi. Perintah penutupan dan pembatasan pastilah membuat penghasilan hilang. Saat datang hendaknya sampaikan bantuan jangan sampaikan perintah tutup yang bisa mengundang emosi masyarakat,” ujar Dolly Nurdiansyah.
Anak Muda PSI Sumatera Utara meminta agar Walikota Medan, segera realisasikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat, bentuknya bisa bermacam-macam seperti dapur umum di kelurahan, seperti bantuan uang tunai untuk modal kerja warung kopi dan usaha tambal ban yang ditutup sementara, seperti bantuan pulsa internet gratis atau program lainnya yang mendukung.
“Walikota Medan percepatlah Bantuan Sosialnya, jika pilihannya adalah Beras atau paket sembako, saran kami tambahkanlah uang tunai dalam paket tersebut yang bisa dipakai untuk belanja di pasar tradisional, agar ekonomi kecil masyarakat juga bergerak,” kata Dolly mengakhiri. (*)
