#japs, medan.
Sejak kamis 8/10/2020, wartawan inimedanbung.com coba melakukan konfirmasi kepada jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut), terkait implementasi instruksi DPP Partai Demokrat melalui Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Konfirmasi awak media ini dilakukan langsung masing-masing kepada Plt. Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnaen dan Meilizar Latif.
Saat ditanya tentang tindakan apa yang dilakukan untuk melawan instruksi partai dan Ketum AHY, pesan itu dibaca dengan centang biru tapi tak dijawab. Berikut pertanyaan yang dikirim ke nomor whatsapp Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.
“Sore bang, saya Japar, wartawan medianonline, inimedanbung.com, ingin konfirmasi terkait seruan Ketum Demokrat AHY yang menginstruksikan kepada kader2nya di daerah baik di kepengurusan maupun DPRD, termasuk DPRD Sumut, untuk standby dan menerima aspirasi para pengunjuk rasa terkait telah ditetapkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Hari ini kita saksikan di lapangan, hanya ada tiga anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Demokrat yang terlihat. Bagaimana tindak lanjut yang akan abang lakukan selaku PLT Ketua terhadap 6 anggota DPRD Sumut yang tidak hadir hari ini, bertemu dengan massa aksi? Hal perbuatan 6 anggota DPRD Sumut tersebut sangat melukai hati rakyat dan terbuka mengangkangi instruksi AHY. Jadi, sekali lagi, apa tindakan abang selaku orang nomor satu partai demokrat di sumut ? karena saya dengar ancamannya bisa sampai PAW, apa benar demikian bang? Mohon dijawab Bang, guna membantu ketum AHY dan partai Demokrat tetap baik dimata rakyat,” demikian kutipan pertanyaan awak media dikirimkan.
Pertanyaan awak media juga berisi hal yang sama kepada sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Meilizar Latif, namun sepertinya keduanya memilih diam, masing-masing sampai berita ini diterbitkan tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Sikap ini menjadi “ambigu” disaat DPP Partai Demokrat di Jakarta proaktif menyikapi persoalan UU Cipta Kerja yang baru disahkan, disaat yang sama, pengurus di daerah tepatnya DPD Sumatera Utara dan anggota DPRD-nya, terkesan tidak aktif bahkan seakan menghindari dari keinginan publik mengetahui sikap resmi penolakan Partai Demokrat atas UU Cipta Kerja.
Salah satu simpatisan Partai Demokrat di kota Medan, Putra, Jumat 9/10/2020, mengatakan kesan ambigu ini jangan terus dipertontonkan Plt. Ketua dan Sekretaris Demokrat Sumut, jika terus terjadi, maka instruksi dan wibawa Ketum sebagai simbol Partai bisa tergerus dan hilang dengan banyaknya opini yang sedang berkembang ditengah masyarakat soal UU Cipta Kerja saat ini.
“Sepatutnya pengurus partai di demokrat dan anggota DPRD ikut aktif mengawal instruksi Ketum AHY, tampil menyambut aspirasi kami sebagai masyarakat dan ikut menyebarkan opini yang benar terkait penolakan partai Demokrat terhadap UU Cipta Kerja itu. Semoga cepat DPP Demokrat tegur semuanya ini agar tidak lemah kali,” kata Putra, mengakhiri. (*)
